Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
pemakzulan presiden
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDI Perjuangan bicara soal isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya seorang pemimpin menjalankan amanah rakyat.
"Yang penting bagi seorang pemimpin harus itu jalankan sesuai amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin menjalankan tugasnya, maka tak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu.
PDI Perjuangan tetap apapun pemakzulan politik memiliki suatu resiko-resiko politik dan kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspon sebaik-baiknya," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1).
- PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
- Cak Imin: Pak Jokowi Sudah Saya Ingatkan Berkali-Kali, Jangan Berpihak Meskipun Anakmu Maju
- PDIP Siapkan Tiga Menteri Jokowi untuk Pilgub Jatim, Ini Daftarnya
- PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat
- FOTO: Momen Pemudik Pejalan Kaki Serbu Pelabuhan Merak, Banyak yang Pilih Perjalanan Malam
- Tiga Dirjen Kementan Bersaksi dalam Sidang SYL Hari Ini
Sekjen TPN Ganjar-Mahfud ini juga mengingatkan, pentingnya Pemilu 2024 menjadi warisan dari Presiden Jokowi di mana berjalan dengan adil dan penuh netralitas.
"Agar diharapkan Pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara, karena kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan juga sekaligus anak dari Presiden Jokowi," ujar Hasto.
Hasto juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
"Tetapi sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspons. Sekiranya tak direspon akan muncul gerakan yang makin besar inilah yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan," tutur Hasto.
Menurut Hasto, masih ada waktu untuk meyakinkan rakyat bahwa aparatur negara bahkan pemimpinnya bisa membawa Pemilu 2024 ini tanpa intervensi dan intimidasi.
"Masih ada 26 hari ke depan untuk mengubah suatu policy setiap pemimpin satunya kata dan perbuatan, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan tanpa intimidasi," pungkas Hasto.
Wacana pemakzulan Presiden Jokowi ini mencuat setelah beberapa tokoh yang tergabung dalam 'Petisi 100' mendatangi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka juga untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Mahfud yang juga merupakan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 itu mengungkapkan, ada 22 tokoh dari Petisi 100 yang datang ke kantornya.
Mereka di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letjen TNI Mar (Purn) Suharto.
"Ada 22 tokoh yang datang ke kantor saya. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," ujar Mahfud Md, Selasa (9/1).
