Pengamat: Tax Amnesty Jilid II Tanda Negara Ditunggangi Kaum Tertentu

Minggu, 4 Agustus 2019 10:50 Reporter : Merdeka
Pengamat: Tax Amnesty Jilid II Tanda Negara Ditunggangi Kaum Tertentu Pajak. ©2013 Merdeka.com/Ditjen Pajak

Merdeka.com - Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo tidak mendukung wacana pemerintah untuk menggelar pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid II. Menurutnya, hal ini buruk bagi masa depan Indonesia. Apalagi pengampunan pajak jilid II merupakan sinyal bagi negara telah disetir oleh kepentingan tertentu.

"Kami tidak setuju dan menolak tegas wacana tax amnesty jilid 2. Pemberian tax amnesty dalam jangka pendek jelas menjadi sinyal buruk bahwa pemerintah bisa diatur oleh segelintir kelompok kepentingan. Hal ini juga akan melukai rasa keadilan bagi yang sudah ikut tax amnesty dengan jujur, bagi yang selama ini sudah patuh," tuturnya seperti ditulis Minggu (4/8).

Yustinus menjelaskan, kewibawaan negara semestinya harus melampaui urusan-urusan partikular yang sifatnya subjektif dan oportunistik. Sebab itu, pihaknya menolak tegas wacana Tax Amnesty Jilid II untuk kepentingan apapun.

"Pengampunan pajak yang diberikan 2016-2017 sudah menunjukkan kebaikan hati pemerintah untuk menunda penegakan hukum, dan seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal oleh wajib pajak. Apalagi telah diiringi dengan kebijakan insentif pajak yang cukup signifikan dan kelonggaran penegakan hukum," ujarnya.

Sementara itu, di sisi lain, pihaknya menyarankan pemerintah sebaiknya fokus pada penyempurnaan regulasi perpajakan. Dengan lebih kredibel dan akuntabel, penerimaan pajak negara bisa dioptimalkan sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Ketimbang terus berkompromi dengan pihak yang sejak awal tidak punya niat untuk patuh dan terbiasa menjadi penumpang gelap republik ini," terangnya.

"Jadi saya mengajak komunitas intelektual, masyarakat sipil, pegiat demokrasi, profesional, dan siapapun yang menaruh perhatian bagi masa depan Republik yang lebih baik untuk bersatu, mengingatkan, mengkritik, dan mengawal Presiden, Menteri Keuangan, dan otoritas pajak, agar tetap teguh dan tegak lurus pada kepentingan nasional dan kemaslahatan bangsa dan negara," tambah dia.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com [idr]

Topik berita Terkait:
  1. Tax Amnesty
  2. Pajak
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini