Merdeka.com - Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas, Fahmy Radhi angkat suara terkait bocornya pembicaraan telepon antara menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofian Bashir.

Menurutnya, rekaman pembicaraan setahun lalu, yang konon diedit, mengesankan ada pembicaraan bagi-bagi fee. Terlebih di pembicaraan tersebut juga menyebut Ari Soemarno, kakak kandung Rini Soemarno.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN, rekaman itu direkayasa, yang mengesankan adanya bagi-bagi fee proyek. Padahal, pembicaraan itu merupakan laporan Sofyan Bashir kepada atasannya Rini Soemarno terkait progres perundingan pembagian saham Proyek LNG Receiving Terminal di Serang Banten, yang diinisiasi PT Bumi Sarana Migas (BSM).

"Sangat diragukan bahwa antara Rini dan Sofian terlibat bagi-bagi fee proyek. Alasannya, berdasarkan track record keduanya sangat profesional dan tidak pernah terindikasi tindak pidana suap-menyuap. Sebagai profesional, keduanya juga sangat memegang teguh prinsip-prinsip good governance," kata Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/4).

Menurutnya, Rini sebelumnya profesional andal yang menyelamatkan Astra International dari kebangkrutan. Sedangkan Sofian Bashir, banker bertangan dingin, yang ikut membesarkan Bank Bukopin dan Bank BRI

"Dengan track record semacam itu amat mustahil keduanya melakukan suap menyuap fee proyek," tegasnya.

Dalam pandangan dia, rekaman itu sengaja direkayasa seolah bagi-bagi fee. Padahal yang benar adalah tawar menawar persentase saham PT BSM untuk PLN dan Pertamina sebagai risk taker, pembeli gas dihasilkan PT BSM. "Ada indikasi bahwa rekaman itu hasil rekayasa dengan tujuan menyerang pembantu presiden untuk menjatuhkan Jokowi sehingga ada justifikasi Jokowi diganti pada 2019."

Selain dampak politik itu, rekayasa rekaman itu berpotensi memperburuk iklim investasi di indonesia. Investor akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia lantaran praktik pembagian fee masih marak di Indonesia. Kaburnya para investor itu tidak hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Oleh karena itu, siapa pun perekayasa dan apa pun tujuannya, harus berpikir ulang kalau rekayasa rekaman itu berpotensi mencederai pembangunan ekonomi, utamanya memperburuk iklim investasi di Indonesia. Jangan sampai rekayasa yang bertujuan menjatuhkan Presiden, sekaligus memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Ujung-ujungnya akan mencederai kesejahteraan rakyat Indonesia."