Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartiko Wirjoatmodjo memanggil Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani ke Kantornya, Jakarta, untuk membahas kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau public private partnership (PPP).
"Jadi sekarang tindaklanjuti bagaimana swasta yang bisa ikut masuk project mana saja dan masuk partnership antara BUMN dan swasta gitu saja," kata Shinta saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (15/1).
Dia mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan melibatkan swasta di proyek-proyek besar. Namun, saat ini Kementerian BUMN sendiri masih menganalisa sektor-sektor mana saja yang memang mau dikerjasamakan.
"Sekarang kita harus kasih mereka waktu dulu untuk mengidentifikasi kira-kira project mana yang bisa ditawarkan ke swasta. Nah ini yang sekarang kita masih nunggu," kata dia.
Dengan demikian, kerjasama akan ditindaklanjuti setelah pemerintah telah menetapkan proyek mana saja yang akan digarap oleh swasta. "Setelah kita tahu project mana baru bisa kerjasama," tandasnya.
Advertisement
Pentingnya Swasta Garap Infrastruktur
Bank Indonesia (BI) berharap keterlibatan pihak swasta menjadi investor di proyek-proyek pemerintah semakin diperbesar. Sebab, proyek infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) dibutuhkan sebesar Rp6.000 triliun.
Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, menjelaskan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sendiri tiap tahunnya hanya sebesar Rp240 triliun atau senilai Rp1.000 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.
"Dari Rp6.000 T ke Rp1.000 T artinya kan ada Rp5.000 triliun gapnya. Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Ke depan, pihaknya berupaya keras untuk meningkatkan komitmen untuk menjalin sinergi dengan pihak swasta. "Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan. Karena berbagai pihak yang masih berpotensi di negara ini ya kita gerakkan lah," ujarnya
Adapun pihaknya mengungkapkan, sektor lain pun juga akan banyak dilibatkan pihak swasta sehingga tak terbatas pada ruang lingkup pembangunan infrastruktur semata.
"Kita harus tingkatkan di berbagai pembiayaan karena ini tidak hanya terbatas bukan saja untuk (infrastruktur) jalan tol tapi juga butuh energi dan macam-macam, tentu ini memerlukan peran swasta juga," kata dia.