Pemerintah galau tetapkan upah minimum buruh 2014

Merdeka.com - Pemerintah pusat dan daerah dinilai ragu-ragu dalam menetapkan upah minimum buruh untuk tahun depan.

"Pemerintah terkesan galau, usulan penetapan upah minimum oleh serikat pekerja dan kalangan pengusaha sangat kontradiktif," kata Andy William Sinaga, Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia, di Jakarta, Selasa (29/10).

Mayoritas Serikat Pekerja, menurutnya, mengusulkan upah minimum sebesar Rp 3,7 juta atau naik 50 persen dari posisi sekarang. Sedangkan kalangan pengusaha mengusulkan penaikan upah minimum hanya 20 persen saja.

Selain itu, kontradiksi juga terjadi dalam kebijakan pemerintah. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2013 menegaskan upah minimum ditetapkan pada 1 November 2013, sementara, Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 yang menyebut upah minimum ditetapkan paling lambat 21 November 2013.

"Dari dua keputusan tersebut, pemerintah terkesan galau dan mengulur-ulur waktu. Hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan dewan pengupahan baik nasional dan daerah akan lambat dalam mengeluarkan keputusan, yang mengacu pada deadline waktu yang berbeda tersebut."

Melihat itu, Andy menambahkan, seharusnya, pemerintah pusat bisa bertindak tegas. Dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengundang pengusaha dan serikat buruh untuk duduk bersama merundingkan penetapan upah tersebut.

"Berdasarkan data dan informasi yang kami dapat, sampai saat ini kalangan pengusaha dan serikat buruh tidak pernah diajak presiden untuk duduk bersama. Apabila Presiden mengambil inisiatif tersebut, konflik dan kerawanan sosial dalam penetapan upah minimum 2014 diprediksi tidak akan terjadi," katanya.