Anggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 sebesar Rp16,67 triliun untuk 18 paket pekerjaan konektivitas.
Kemudian pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, pembangunan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN.
Paket pekerjaan lainnya meliputi pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A Segmen Karangjoang-KKT Kariangau, pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT Kariangau- Simpang Tempadung, pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 5A Segmen Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang, pembangunan Jalan Akses Persemaian IKN Mentawir, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Lalu paket pekerjaan pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), pembangunan Jalan Akses Bandara Very Very Important Person (VVIP), pembangunan Jalan Bypass Pasar Sepaku.
Dikutip Antaranews.com
Selanjutnya pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 5B Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP – Riko, pembangunan Jalan Seksi 6C-1 Segmen Simpang 3 ITCI –Simpang 1B – Sumbu Kebangsaan Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memiliki 8 program prioritas untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas. Terutama mewujudkan reformasi birokrasi (RB) berdampak.
Infrastruktur yang kokoh penting untuk menjamin keamanan.
Baca Selengkapnya
Sejak pembangunan IKN Nusantara terjadi peningkatan kunjungan yang masuk ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.
Baca Selengkapnya
Anggaran pemerintahan desa sebagian besar masih digunakan untuk pembiayaan administrasi dan infrastruktur.
Baca Selengkapnya
Modusnya adalah pembangunan dermaganya tidak sesuai dengan kontrak kerja.
Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga melakukan penandatanganan kerjasama pemenuhan kebutuhan bahan bakar dengan Kementerian PUPR.
Baca Selengkapnya
Nantinya, skema penjaminan infrastruktur di IKN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri.
Baca Selengkapnya
Jalan rusak kerap kali diakibatkan banyaknya kendaraat berat yang melakukan ODOL, sehingga fondasi jalan menjadi cepat rusak.
Baca Selengkapnya
Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.
Baca Selengkapnya
Bambang menyebut Kementerian PUPR mencatat infrastruktur dan fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN mencapai sekitar 38 persen.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi