Pajak Hotel & Restoran Dibebaskan Selama 6 Bulan, Pemerintah Ganti Rp3,3 T ke Pemda

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengganti Rp3,3 triliun kepada pemerintah daerah (Pemda) sebagai imbas pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Adapun pembebasan pajak tersebut dilakukan untuk membantu hotel dan restoran yang mengalami kerugian di tengah penyebaran Virus Corona.

Penggantian tersebut berlaku efektif apabila sudah ada aturan turunan dari Kementerian Keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Ini diberlakukan nanti dengan PMK. Ini kan temporary, bukan pembatalan. Jadi nanti pemerintah menalangi dengan dana sebesar Rp3,3 triliun dengan Pemda," ujar Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3).

Adapun dana Rp3,3 triliun tersebut merupakan pajak yang seharusnya didapatkan Pemda atas beroperasinya hotel dan restoran di daerah masing-masing. "Kalau pajak restoran dan hotel tidak ditarik, maka Pemda kan ada potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp3,3 triliun. Nah ini yang diganti oleh pemerintah," jelasnya.

Pembebasan pajak tersebut, kata Menko Airlangga, juga menjadi suatu amunisi menahan industri perhotelan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Diharapkan, industri perhotelan tetap mampu bertahan walau kunjungan wisatawan menurun.

"Ya makanya pemerintah memberikan saluran keleluasaan untuk pembayaran pajak perhotelan dan restoran. Sehingga diharapkan dari situ ada cash flow tambahan untuk menahan PHK," tandasnya.

Antisipasi Dampak Virus Corona Jadi Bahasan Pemerintah Tiap Hari

Dampak virus corona asal Wuhan, China makin mencuri perhatian. Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak signifikan. Pemerintah pun serius melakukan berbagai antisipasi agar tak terjadi kemungkinan terburuk di sektor ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama mengaku, hampir tiap malam, dirinya berkoordinasi dengan lintas kementerian untuk membahas dampak virus corona. Misalnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN hingga Kementerian Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

"Hampir tiap malam kita diskusi," kata Menteri Wishnutama di Ciputra World 1, Jakarta Selatan, Rabu (19/2) malam.

Meski belum final, beberapa pilihan antisipasi sudah bermunculan. Semisal memberikan insentif dan diskon berbagai sektor di pariwisata. Tama sapaan Menteri Wishnutama mengatakan proses rapat dan koordinasi masih terus berlangsung.

Maka dari itu, dia belum mau membocorkan lebih detil langkah pemerintah selanjutnya. Namun, dia memastikan proses ini akan diputuskan secepatnya.

Sebelumnya, sektor pariwisata pernah anjlok pasca terjadinya bom Bali di awal 2002. Banyaknya turis asing yang jadi korban, membuat pariwisata Indonesia bergejolak.

Namun, Tama memastikan tidak menggunakan cara lama untuk mendongkrak kembali pariwisata Indonesia. Sebab, saat ini Indonesia termasuk negara yang aman dari virus corona. Sementara pasca bom Bali, Indonesia dianggap negara tidak aman karena teror bom yang banyak menewaskan banyak wisatawan.

Maka dari itu, salah satu langkah antisipasi dampak virus corona pemerintah ialah berencana memberikan potongan harga di sektor pariwisata. Misalnya tiket perjalanan dan insentif kepada para pengusaha pariwisata. "Kita lihat dari perspektif yang lebih komprehensif agar tidak separuh-separuh dalam menyelesaikannya," kata Tama.