Ombudsman Endus Keanehan OJK Atur Industri Asuransi Tanah Air

Rabu, 22 Januari 2020 13:30 Reporter : Anisyah Al Faqir
Ombudsman Endus Keanehan OJK Atur Industri Asuransi Tanah Air OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Ombudsman RI mulai mempertanyakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi. Sebab, Ombudsman menilai ada inkonsistensi OJK, salah satunya dalam mengatur jabatan Direktur Kepatuhan dalam sebuah perusahaan asuransi.

"Kami melihat ada regulasi yang makin hari makin lemah," kata Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Pada tahun 2014, OJK mewajibkan adanya Direktur Kepatuhan pada POJK Nomor 2 tahun 2014. Kemudian OJK memberikan waktu sampai 3 tahun kepada perusahaan untuk memiliki direksi dengan jabatan tersebut lewat aturan POJK nomor 73 tahun 2016.

Pada tahun 2019, aturan tersebut kembali direvisi menjadi POJK nomor 43 tahun 2019. Dalam aturan tersebut OJK kembali mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki Direktur Kepatuhan.

Melihat dari temuan awal ini, beberapa perusahaan perasuransian belum memiliki Direktur Kepatuhan. Ombudsman mengindikasikan pengawasan dan penegakan aturan OJK belum berjalan maksimal.

Lalu, kata Alamsyah OJK kembali merevisi aturannya yang menyebutkan tidak wajib bagi perusahaan asuransi memiliki Direktur Kepatuhan. Bahkan mempersilakan jabatan tersebut dirangkap oleh direktur lain.

"Jadi peraturan itu makin hari makin dilonggarkan. Saya enggak tahu ada apa," kata Alamsyah.

Baca Selanjutnya: Keanehan Pemilihan Komisaris Perusahaan Asuransi...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini