Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Sejumlah permasalahan yang terjadi dalam hal penggunaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN.

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman RI menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 


Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyebut, sejumlah permasalahan yang terjadi dalam hal penggunaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN.

"Ombudsman menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses penggunaan atau pembebasan lahan dalam penggunaan IKN," kata Najih dalam konferensi pers Laporan dan Monitoring Ombudsman RI Tahun 2023, di Gedung Ombudsman Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).

Meski demikian, Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan maupun pembebasan lahan di IKN.

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Mengingat, adanya sejumlah mekanisme dalam penggunaan maupun pembebasan lahan IKN oleh pemerintah.

"Nah ini, kalau tentang hak atas tanah itu nilai materialnya belum bisa dihitung. Karena ini berkaitan dengan misalnya pola pendekatan dalam proses penggunaan tanah di sana oleh otorita maupun oleh pemerintah," bebernya.


Ke depan, Ombudsman merekomendasikan pemerintah untuk lebih memperhatikan unsur sejarah masyarakat setempat dalam hal penggunaan maupun pembebasan lahan di IKN. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari.

"Kita memberikan saran-saran kepada pemerintah supaya proses pembebasan dan penggunaan lahan di sana itu lebih mempertimbangkan historical, sejarah dari pemegang hak di sana. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di masa yang akan datang," pungkas Najih

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) menyebut bahwa Jalan Tol Akses IKN Nusantara Seksi 6A dalam keadaan tertentu dapat difungsikan sebagai landasan pacu atau runway pesawat.

"Jalan tol tersebut yang dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai runway pesawat," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (9/8).


Danis mengatakan, Kementerian PUPR siap merancang Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A dan 6B selain berfungsi jalan tol biasa, juga didesain sebagai runway pesawat dengan panjangnya sekitar 3 Km dengan kontur jalan lurus sebagaimana runway pesawat.

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

"Selain berfungsi sebagai jalan tol biasa, namun ketika dalam kondisi tertentu atau darurat jalan tol itu didesain sebagai landasan pacu," kata Danis.

Sejumlah jalan arteri primer di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga dipertimbangkan agar bisa didarati oleh pesawat. Kemungkinan panjang jalan arteri IKN tersebut sekitar 1-2 Km agar dapat didarati oleh pesawat.

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Tambahan Anggaran Rp201,72 Miliar untuk Tahun 2025
Ombudsman Minta Tambahan Anggaran Rp201,72 Miliar untuk Tahun 2025

Pagu indikatif Ombudsman tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Seleksi CPNS 2024 Ditunda, Ketua KASN: Rekrutmen CPNS Sudah Sangat Transparan
Ombudsman Minta Seleksi CPNS 2024 Ditunda, Ketua KASN: Rekrutmen CPNS Sudah Sangat Transparan

Sistem seleksi CPNS menggunakan CAT tersebut berbeda dengan sistem rekrutmen tenaga honorer.

Baca Selengkapnya
Sewakan Ponsel Rp50.000 per 2 Jam, Petugas Rutan Kupang Diadukan Napi ke Ombudsman
Sewakan Ponsel Rp50.000 per 2 Jam, Petugas Rutan Kupang Diadukan Napi ke Ombudsman

Sejumlah napi yang pernah mendekam di Rutan Kelas IIB Kupang mengadukan penyimpangan petugas penjara itu kepada Ombudsman NTT.

Baca Selengkapnya
Ombudsman: Dana Masyarakat di Tapera Aman, Tak Ada Investasi di Saham
Ombudsman: Dana Masyarakat di Tapera Aman, Tak Ada Investasi di Saham

Dengan kata lain, investasi dana Tapera tidak ditaruh pada instrumen yang tinggi risiko seperti saham.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Seleksi CPNS 2024 Ditunda, Menteri PAN-RB Beri Tanggapan Begini
Ombudsman Minta Seleksi CPNS 2024 Ditunda, Menteri PAN-RB Beri Tanggapan Begini

Usulan tersebut dicetuskan karena kekhawatiran adanya janji-janji politik Pilkada di dalamnya.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa
Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa

Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri

Baca Selengkapnya