Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun menyebut, salah satu cara mensejahterakan rakyat adalah melalui distribusi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di mana instrumen pentingnya adalah pajak. Oleh sebab itu, momen keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) wajib ditindaklanjuti dengan memperkuat ‎basis pembayar pajak alias tax base.

Menurut Misbakhun, dari 250-an juta penduduk Indonesia, baru 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari jumlah itu, 40-50 persen SPT-nya nihil alias tak ada kewajiban bayar.

Padahal, sebagaimana berlaku umumnya pada negara OECD, 50 persen penerimaan pajak bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Kelompok inilah yang jadi tumpuan utama distribusi anggaran demi kesejahteraan rakyat bersama.

"Maka itu tax base harus diperkuat. Ini sejalan dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa dua tujuan terpenting Tax Smnesty adalah mengembalikan kepercayaan publik dan menambah tax base, serta men-support anggaran berjalan," kata Misbakhun saat berbicara pada seminar nasional bertajuk 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty' yang digelar oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel Le Meridien, Selasa (14/3).

Menurut Misbakhun, tahun ini adalah cikal bakal bagian dari reformasi perpajakan. Situasi ekonomi saat ini jadi momentum paling tepat untuk pembenahan dari segala sisi dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh di sektor perpajakan.

"Animo masyarakat ikut Tax Amnesty adalah momentum paling penting kembalinya kepercayaan rakyat kepada negara, dan kepercayaan wajib pajak kepada negara," tegas Politikus Golkar itu.

Misbakhun meyakini, kalau semua orang merasakan pentingnya pajak, maka orang-orang di negeri ini akan dengan sadar mendukung penerimaan pajak demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, mau tidak mau reformasi perpajakan wajib didukung sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi.

"Mari kita berikan dukungan sekecil apapun pajak yang kita bayarkan untuk mensejahterakan rakyat," pungkas Misbakhun.