Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak aksi pungutan liar (pungli) saat pengukuran kapal. Sehingga, dia mengimbau kepada pemilik kapal untuk melapor jika ada oknum yang melakukan pungli.

Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar semua kementerian memberantas aksi pungli di semua bidang.

"Pengumuman juga, dalam proses pengukuran ulang tidak boleh ada pungli. Jadi kalau pemilik kapal dipungut oleh pengukur ulang, tolong segera dilaporkan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/10).

Seperti di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah, pungli tersebut dilakukan saat penghitungan ulang. Di mana pemilik kapal dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 15 juta untuk kapal di bawah 10 Gross Ton (GT).

Padahal, pemerintah hanya menetapkan tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) untuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Sedangkan, pengukuran ulang kapal tidak dikenakan biaya.

"Saya siang ini akan melapor ke pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) soal (pungli) itu. Kapal di atas 30 GT juga dipungut biaya oleh oknum dari departemen," imbuhnya.