Menteri Rini: Aturan Holding Perumahan BUMN Terbit Minggu Depan
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan peraturan pemerintah (PP) holding BUMN perumahan akan rampung pada minggu depan. Seperti diketahui, aturan holding infrastruktur dan holding perumahan pengembangan kawasan kini masih menunggu terbitnya PP dari pemerintah.
"(Holding perumahan) iya nih tinggal tunggu. Semua sudah proses, Pak Menko juga sudah, sekarang tinggal finalisasi yang ada di Kementerian PUPR. Insya Allah minggu depan ini selesai semua," ujarnya di Jakarta Convention Centre (JCC), Sabtu (2/2).
Adapun untuk anggota holding perumahan dan pengembangan kawasan antara lain terdiri dari PT Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan Persero, PT Virma Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), serta PT Bina Karya (Persero).
Sedangkan untuk anggota holding BUMN infrastruktur terdiri dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Yodya Karya (Persero) Tbk, PT Indra Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (HK).
Menteri Rini memastikan, penerbitan PP untuk aturan holding BUMN tidak akan molor kembali. Seperti diketahui sebelumnya, rencana pembentukan holding BUMN telah dicanangkan dari tahun lalu.
"Enggak mundur lagi, Insya Allah enggak. Mohon doanya ya," jelas dia.
Sumber: Liputan6
Reporter: Bawono Yadika Tulus
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengacu pada rencana pemerintah, PNS baru akan pindah sekitar September atau Oktober mendatang. Lagi-lagi, jumlahnya akan disesuaikan kepastian hunian.
Baca SelengkapnyaRPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaBamsoet menyinggung koalisi, Capres dan pembangunan Jokowi lewat pantun di Sidang Tahunan MPR
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaDitargetkan pembangunan rumah menteri itu rampung secara menyeluruh pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah terus mengejar agar pembangunan hunian untuk ASN dan personel hankam bisa rampung pada November 2024.
Baca SelengkapnyaPemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB
Baca Selengkapnya