Menteri Jonan akui sulit batasi peredaran elpiji bersubsidi
Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengakui sulit membatasi pembelian liquefied petroleum gas atau elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram (Kg). Sebab, barangnya banyak beredar di pasaran.
"Kalau barang itu barangnya sama, dijual di pasar, anda boleh beli, ini tidak boleh beli kan tidak mudah, itu saja," kata Ignasius di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1).
Dalam pembukaan ratas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 Kg sebesar Rp 32,3 triliun dan subsidi listrik Rp 45 triliun, namun dari jumlah tersebut tidak seluruhnya diterima oleh rumah tangga yang tidak mampu.
Menurut Jokowi, lebih dari 65 persen subsidi energi dalam bentuk elpiji 3 Kg juga dinikmati oleh rumah tangga-rumah tangga yang sebetulnya tidak layak untuk menerima.
Jokowi pun meminta penyerahan LPG dapat diintegrasikan dengan program penanggulangan kemiskinan terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Ini kan elpiji 3 Kg, mestinya semua bisa beli, tapi yang tidak mampu apakah dikasih subsidi langsung, begitu lho misalnya, tapi belum diputuskan (apakah membeli lewat KKS)," kata Jonan.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan KKS menjadi modal awal untuk implementasi pembelian elpiji bersubsidi dengan sistem non-tunai.
"(Impelementasi) itu pak Jonan yang tahu, kami sudah memulai bagaimana mencoba mengintegrasikan kemudian bantuan itu sudah makin bersifat non-tunai, kartu-kartu sudah mulai diintegrasikan, paling tidak PKH (program keluarga harapan) dan rastra (beras sejahtera) jadi peluang untuk pengitegrasian itu," kata Khofifah.
Khofifah pun mengakui distribusi elpiji bersubsidi dan listrik bersubsidi akan diintegrasikan dengan PKH dan rastra. Namun, rencana ini masih membutuhkan waktu.
"Apa yang ingin kami integrasikan dengan PLN, datanya juga penerimanya kan besar, LPG sampai 55 juta rumah tangga, listrik itu 45,1 juta rumah tangga, tapi PKH hanya 6,5 juta jadi mengintegrasikannya perlu waktu ini akan menjadi pintu masuk dari kemungkinan integrasi program-program atau bansos lain," tegas Khofifah.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Bakal Potong Anggaran Subsidi Listrik Tahun Ini
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Pentingnya Kebijakan Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP
Subsidi LPG 3 Kg yang selalu tidak tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran
Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaTernyata Sangat Mudah, Begini Cara Daftar KTP agar Tetap Bisa Beli LPG 3 Kg
Pemerintah mengimbau masyarakat pengguna LPG subsidi 3 Kg untuk segera mendaftar melalui pangkalan LPG milik Pertamina.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Masih Verifikasi 7,1 Juta Konsumen LPG 3 Kg, Ada Kebocoran?
Pemerintah telah resmi mewajibkan pembelian LPG 3kg pakai KTP.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Diminta Segera Daftar Agar Dapat LPG 3 Kg Subsidi
Pengguna LPG subsidi wajib mendaftar sebelum melakukan transaksi.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran akan Ubah Penyaluran Subsidi BBM dan LPG 3 Kg, Begini Skema yang Ditawarkan
Prabowo-Gibran berencana melakukan efisiensi terhadap penyaluran subsidi energi seperti Pertalite dan LPG 3 Kg.
Baca Selengkapnya