Mendesak! Penurunan Suku Bunga Kredit UMKM di Luar KUR Penting untuk Dorong Ekspansi Usaha

Penurunan suku bunga kredit di luar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai mendesak untuk segera direalisasikan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sektor UMKM masih menghadapi berbagai tantangan signifikan pada tahun 2026, sehingga dukungan pembiayaan yang terjangkau menjadi sangat krusial.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menekankan pentingnya kebijakan ini. Menurutnya, tanpa penurunan suku bunga kredit komersial, UMKM akan kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Bhima Yudhistira menyoroti bahwa meskipun perbankan telah menerima kucuran likuiditas yang besar, penyaluran kredit kepada UMKM masih dilakukan dengan sangat hati-hati. Ini menyebabkan biaya bunga (cost of financing) di luar KUR tetap tinggi dan sulit dijangkau oleh sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah.

Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM, meskipun likuiditas mencapai lebih dari Rp200 triliun sepanjang tahun 2025, menjadi penghalang utama. Kondisi ini secara langsung berdampak pada tingginya biaya bunga di luar skema KUR. Akibatnya, banyak pelaku UMKM tidak dapat mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Biaya bunga yang relatif tinggi ini membuat UMKM kesulitan untuk bersaing dan berinovasi. Padahal, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penurunan suku bunga kredit di luar KUR sangat mendesak agar beban biaya bunga dapat lebih terjangkau oleh UMKM.

Selain masalah suku bunga, Bhima juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah melalui program-program besar. Ia menyarankan agar program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap hingga 90 persen produk UMKM lokal. Selain itu, perluasan penerima KUR juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor UMKM.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2026 menunjukkan bahwa kredit perbankan pada November 2025 tumbuh 7,74 persen (yoy) mencapai Rp8.314,48 triliun. Pertumbuhan ini didominasi oleh sektor pengangkutan dan pergudangan, pengadaan listrik, gas, dan air, industri pertambangan, serta konstruksi. Kredit investasi juga mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 17,98 persen (yoy).

Namun, di tengah pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan, kredit UMKM justru mengalami kontraksi sebesar 0,64 persen (yoy). Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyaluran kredit yang perlu segera diatasi. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) terus menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 12,03 persen (yoy) menjadi Rp9.899,07 triliun.

Meskipun demikian, terdapat tren positif dalam penurunan suku bunga perbankan secara umum. Rerata tertimbang suku bunga kredit rupiah turun 26 basis poin (yoy) menjadi 8,97 persen pada November 2025. Penurunan ini terutama didorong oleh suku bunga kredit produktif. Namun, penurunan ini belum cukup untuk mengatasi tingginya biaya pembiayaan bagi UMKM di luar skema KUR.

Sumber: AntaraNews