Mendag semringah ritel modern di Banyuwangi dibatasi
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam melindungi usaha kecil yang bergerak di sektor perdagangan. Kebijakan yang dibuat Pemkab Banyuwangi adalah membatasi keberadaan ritel modern.
"Saya sudah dengar, di Banyuwangi ini gerai ritel modern sangat dibatasi, bahkan dilarang. Ini melindungi pedagang-pedagang kecil," ujarnya dikutip Antara, Selasa (20/6).
Dia mengaku senang kebijakan Pemkab Banyuwangi yang melarang mal dibangun hanya di tengah kota. Namun, Pemkab meminta dibangun di kecamatan agar pusat ekonomi tidak menumpuk di pusat kota.
Menurutnya, pembangunan ekonomi yang cukup baik sudah dilakukan Banyuwangi. Banyuwangi dinilai luar biasa, dilihat dari pertumbuhan ekonominya, mulai dari kenaikan pendapatan rata-rata penduduk maupun pertumbuhan ekonomi.
"Ekonominya tumbuh, tapi harga-harga seperti sembako tetap bisa dikendalikan dengan cukup baik karena ada koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, BUMN, dan stakeholder lain," kata Enggar.
Untuk pusat perbelanjaan pun, katanya, diatur dengan ketat. Bila masyarakatnya sudah mencapai angka tertentu pendapatannya, baru izin pembangunan diterbitkan.
"Karena memang kita tidak bisa menghentikan pembangunan mal. Namun, pemkab telah ada perhitungan tersendiri, kapan izin bisa berdiri. Ini yang menarik," ujar dia dalam keterangan yang dikutip Pemkab Banyuwangi.
"Pedagang warung atau pasar harus mendapatkan akses yang sama dengan harga yang sama dengan pasar ritel modern. Seperti di Banten, pedagang beli langsung di pusat grosir. Setelah Lebaran, saya juga akan menemui bank-bank nasional agar pedagang-pedagang kecil ini bisa mendapatkan kredit modal kerja," jelas Enggar.
Dalam kunjungan kerja di Banyuwangi, Mendag memberikan apresiasinya pada pengelola Pasar Blambangan karena mampu menjaga kebersihan pasar. "Ini satu contoh yang menarik. Pasar ini saluran airnya lancar. Cukup bersih. Saya apresiasi ini," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko menjelaskan, salah satu kebijakan di bidang perdagangan yang pro-usaha kecil adalah pembatasan gerai ritel modern.
"Gerai ritel modern sangat dibatasi, bahkan dilarang. Sedikit ritel modern yang ada saat ini izinnya sudah diberikan pada era pemerintahan sebelumnya. Jadi tidak bisa serta-merta dicabut karena bisa dituntut secara hukum dan menimbulkan ketidakpastian iklim usaha," kata Wabup Yusuf.
Selain itu, kata dia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga difasilitasi pengurusan hak merek, sertifikasi halal, dan uji laboratorium standardisasi.
Pendampingan UMKM juga dilakukan melalui promosi, bahkan untuk memasarkan produk UMKM, telah diluncurkan Banyuwangi-mall.com, situs belanja online yang khusus berisi produk-produk UMKM Banyuwangi.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Banyuwangi Raih Satyalencana Wirakarya Berkat Pengembangan Sektor Kelautan
Bupati Banyuwangi Raih Satyalencana Wirakarya dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaBenarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini
Bayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaKapan Harga Beras Turun? Begini Penjelasan Pemerintah
Susiwijono mengatakan, masalah utama beras langka dan mahal di ritel modern disebabkan adanya pergeseran masa tanam dan masa panen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ciptakan Peluang Usaha, Ratusan Warga Banyuwangi Ikuti Kursus Gratis Aneka Keterampilan
Pemkab Banyuwangi setiap tahunnya menggelar berbagai program peningkatan kemampuan bisnis.
Baca SelengkapnyaPengamanan Lanal Banyuwangi Kini Diperkuat KAL Sembulungan
Kapal ini merupakan buatan dalam negeri yang diproduksi dengan teknologi yang lebih modern.
Baca SelengkapnyaTeguhkan Keragaman, Upacara HUT Banyuwangi Diwarnai Busana Khas Suku Nusantara
Bupati Ipuk dalam upacara tersebut mengenakan busana adat suku Bugis.
Baca SelengkapnyaSosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaPengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaBeras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg
Presiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca Selengkapnya