Mantan Sesmen BUMN: Lemahnya swasta di proyek infrastruktur daerah karena politik

Polemik seputar monopoli BUMN di proyek infrastruktur kembali menyeruak. Pihak swasta melakukan protes terhadap keterlibatan perusahaan pelat merah di hampir semua proyek infrastruktur Tanah Air. Monopoli BUMN ini dinilai dapat mematikan pengusaha-pengusaha swasta.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu menjelaskan secara gamblang faktor-faktor yang menjadi alasan lemahnya posisi swasta di pembangunan infrastruktur, terutama di daerah. Menurutnya, politik yang berkembang di daerah turut menjadi faktor yang tak bisa dipisahkan dari latar belakang lemahnya peran swasta di daerah.

"Lemahnya swasta di daerah juga karena politik. Kan ada juga pengusaha yang main politik. Salah dukung sehingga tidak dapat proyek," ungkapnya dalam diskusi bertema 'Monopoli BUMN?", di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).

Selain itu, tidak sedikit pengusaha swasta dalam negeri yang memiliki banyak perusahaan. Sehingga, ketika salah satu perusahaan kalah akan memberatkan usahanya secara keseluruhan. "Dia punya usaha 10. 7 kalah, 3 menang, dibilang kalah," jelas Didu.

Selain itu, modal juga masih menjadi alasan lemahnya peran swasta di daerah. Mengingat proyek-proyek pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur membutuhkan kekuatan modal yang besar.

"Dan tidak sedikit juga (perusahaan swasta) yang dapat black list. Karena satu kali wanprestasi black list-nya 3 tahun. Itu aturannya," tutup dia.