LIVE

Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

Peningkatan inklusi keuangan penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidakmengakses aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.

inklusi keuangan
Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan
Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan (merdeka.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan.

Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

Upaya ini khususnya di wilayah perdesaan untuk mendorong perekonomian daerah dan semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, peningkatan inklusi keuangan juga penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidakmengakses aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan. Semisal rentenir hingga pjnjaman online ilegal.

"Ini adalah salah satu tujuan paling penting untuk mempercepat inklusi keuangan, yang berarti mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat kita melalui percepatan integrasi ke dalam perekonomian masing-masing negara anggota
ASEAN," kata Mahendra dalam acara Seminar on Financial Inclusion ASEAN di Senayan JCC, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

Dikatakannya, Visi ASEAN 2025 mengenai inklusi keuangan memiliki sasaran yaitu menurunkan rata-rata eksklusi keuangan dari 44 persen menjadi 30 persen.

Atau meningkatkan persentase inklusi keuangan menjadi 70 persen dan meningkatkan kesiapan infrastruktur inklusi keuangan dari 70 persen menjadi 8 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, berbagai program dan kebijakan yang telah dan akan dijalankan OJK untuk terus mendorong inklusi keuangan di masyarakat pedesaan.

Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

Antara lain melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang saat ini sudah mencapai 495 TPAKD di 34 provinsi.

Kemudian, OJK secara konsisten terus melakukan inovasi untuk mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh daerah dengan menerapkan program Ekosistem Keuangan Inklusif yang sudah terbentuk di 35 desa.

Lawan Rentenir hingga Pinjol Ilegal, OJK Genjot Inklusi Keuangan di Pedesaan

"Inklusi keuangan adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Friderica.

Menurut Friderica, perkembangan program inklusi keuangan seperti TPAKD menunjukkan korelasi
positif dengan peningkatan indeks inklusi keuangan di perdesaan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, indeks inklusi keuangan di perdesaan meningkat dari 68,5 persen pada tahun 2019 menjadi 82,7 persen pada tahun 2022. Sedangkan di perkotaan meningkat dari 83,6 persen pada tahun
2019 menjadi 86,7 persen pada tahun 2022.

"Hal ini secara signifikan mempersempit kesenjangan indeks inklusi keuangan antara pedesaan dan perkotaan dari 15 persen pada tahun 2019 menjadi 4 persen pada tahun 2022," ujarnya mengakhiri.

Merdeka.com

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Siti Nur Azzura
Editor Siti Nur Azzura
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Rincian Vonis 11 Terdakwa Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Kemnaker, Tertinggi 6,5 Tahun

{{caption}}
Kondisi Terkini Rumah Silmy Karim yang Disegel KPK

{{caption}}
Prabowo Keras Ultimatum Mitra SPPG Nakal, Minta Cepat Cepat Tobat Biar Selamat

{{caption}}
Laporan Liputan6.com dari St. Petersburg: Menko AHY Bidik Kolaborasi RI-Rusia pada Infrastruktur Prioritas

{{caption}}
Daftar 45 Kelurahan di Jakarta yang Pasokan Air PAM Dihentikan Sementara 5-6 Juni 2026

{{caption}}
Draf RUU Polri: Usia Pensiun Kapolri Diusulkan Jadi 63 Tahun

Topik Terkait
{{caption}}
OJK: Program PINTAR Perkuat Inklusi Keuangan di Kuningan, Dorong Pemerataan Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menyatakan Program PINTAR telah signifikan memperkuat inklusi keuangan di Kabupaten Kuningan, menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemerataan ekonomi, sekaligus menarik perhatian pembaca.

OJK
{{caption}}
Lawan Rentenir, OJK Dorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan Permudah Akses Kredit untuk Masyarakat

PUJK juga disebut memiliki kewajiban melakukan edukasi dan literasi di seluruh Indonesia.

OJK
{{caption}}
Anomali Masyarakat Indonesia, Sudah Melek Keuangan Tapi Masih Jadi Korban Pinjol

OJK berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia melalui program edukasi yang luas dan menyeluruh.

OJK
{{caption}}
Tingkat Inklusi Keuangan, OJK Kukuhkan Serentak Delapan TPAKD di Kalsel

Keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diyakini bisa menjadi motor penggerak upaya percepatan inklusi keuangan masyarakat.

berita OJK
{{caption}}
Survei OJK: Literasi Keuangan di Indonesia Sangat Jomplang

OJK berkomitmen akan terus mengedukasi masyarakat mengenai sektor jasa keuangan pada berbagai aspek.

Berita Update
{{caption}}
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Canangkan 'GENCARKAN'

Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dicanangkan dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

OJK
{{caption}}
OJK dan Kemendagri Sepakat untuk Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

OJK
{{caption}}
Cegah UMKM Jadi Korban Pinjol Ilegal, OJK: Ibu-Ibu Jangan Kenalan ya Sama Rentenir

OJK bersama kementerian/lembaga lain sudah menutup lebih dari 5.800 pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian akibat investasi ilegal di atas Rp100 triliun.

pinjol ilegal
{{caption}}
DJPb Sulsel: Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) Aktif di Sulawesi Selatan Tembus 1.296

DJPb Sulawesi Selatan melaporkan peningkatan signifikan jumlah Gerai KMP Sulsel menjadi 1.296, menunjukkan peran vital koperasi dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan inklusi keuangan di daerah.

digitalisasi koperasi
{{caption}}
Bank Indonesia Perkuat Stabilitas Rupiah Melalui Pengembangan Instrumen Pasar Uang

Bank Indonesia (BI) gencar melakukan Pengembangan Instrumen Pasar Uang BI untuk ritel dan korporasi. Ini bertujuan menjaga aset rupiah di tengah gejolak global dan tingkatkan inklusi keuangan.

aset rupiah
{{caption}}
Perempuan Pengusaha Ultra Mikro: Menggapai Mimpi Lewat Akses Modal dan Kepercayaan

Banyak perempuan pengusaha ultra mikro menghadapi tantangan besar dalam mengakses modal dan kepercayaan. Simak bagaimana mereka berjuang dan bangkit melalui program pemberdayaan.

akses modal
{{caption}}
BRI Insurance Perkuat Inklusi Keuangan Asuransi untuk Usaha Ultramikro di Makassar

BRI Insurance memperkuat inklusi keuangan asuransi bagi pelaku usaha mikro dan ultramikro di Makassar melalui edukasi perlindungan finansial, bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

asuransi mikro
{{caption}}
Lion Parcel dan AstraPay Perkuat Digitalisasi Logistik Agen dengan QRIS, Tingkatkan Efisiensi dan Inklusi Keuangan

Lion Parcel dan AstraPay bersinergi mempercepat digitalisasi logistik agen melalui implementasi QRIS, mendorong efisiensi layanan dan inklusi keuangan. Kolaborasi ini meningkatkan pendapatan agen hingga 10%.

agen logistik
{{caption}}
OJK Sulteng dan Hannah Asa Perkuat Edukasi Keuangan Disabilitas di Palu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah bersama Hannah Asa Indonesia memperluas edukasi keuangan disabilitas di Palu, memastikan kelompok rentan memiliki akses setara terhadap literasi finansial demi kemandirian ekonomi.

buku saku keuangan
{{caption}}
OJK Purwokerto Ajak Masyarakat Pilih Investasi Cermat Hindari Kerugian

Kantor OJK Purwokerto mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih instrumen investasi, menekankan prinsip legalitas dan kewajaran. Ini penting untuk menghindari kerugian akibat maraknya penawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tida

bank mandiri taspen
{{caption}}
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2026 Capai 5,61 Persen, Tertinggi Sejak 2022

Kinerja ekonomi nasional menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2026 mencapai 5,61 persen, tertinggi sejak Q3 2022, didorong konsumsi dan investasi.

ekonomi digital
{{caption}}
BI Purwokerto Gaungkan 'Run From Scam' di Maraton, Edukasi Waspada Penipuan Digital

Kantor Perwakilan BI Purwokerto sukses menggaungkan kampanye 'Run From Scam' di Purwokerto Half Marathon 2026, mengajak 6.000 peserta waspada terhadap berbagai modus penipuan digital.

bank indonesia
{{caption}}
Purwokerto Half Marathon 2026 Cetak Dua Rekor MURI Baru, Semarakkan Olahraga dan Edukasi

Ajang Purwokerto Half Marathon (PHM) 2026 sukses mencatatkan dua rekor baru Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), menandai sejarah baru dalam penyelenggaraan event lari.

bank indonesia
{{caption}}
Purwokerto Half Marathon 2026: Pacu Wisata Olahraga dan Ekonomi Daerah Banyumas

Purwokerto Half Marathon 2026 siap digelar, diharapkan mampu menggerakkan sektor wisata olahraga dan meningkatkan perputaran ekonomi di Banyumas, menarik ribuan peserta serta wisatawan untuk hadir.

ekonomi banyumas
{{caption}}
Jasaraharja Putera Perkuat Literasi Keuangan Nasional dan Implementasi CSR-ESG di Universitas Negeri Padang

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada generasi muda, khususnya mahasiswa mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang bija

berita update