Lakukan ini, Pengelola Parkir Terancam Pidana 5 Tahun Penjara atau Denda Rp2 Miliar

Senin, 2 September 2019 17:11 Reporter : Merdeka
Lakukan ini, Pengelola Parkir Terancam Pidana 5 Tahun Penjara atau Denda Rp2 Miliar Area Pengelola Parkir. shutterstock.com

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan akan menindak tegas para penyedia jasa parkir yang diduga melakukan pelanggaran aspek operasional klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen. Penindakan pengelola parkir ini nantinya mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono, banyak penyedia jasa perparkiran yang melanggar aspek operasional berupa klausul baku sehingga merugikan konsumen. Pengawasan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

"Contoh aspek operasional klausul baku yang dilanggar, yaitu 'Kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggungjawab pengguna kendaraan' yang biasa tertera pada tiket/karcis parkir, spanduk, dan papan informasi/pengumuman di area perparkiran," ujar Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggrijono, pada Sosialisasi dan Ekspos Hasil Pengawasan Jasa Parkir di Jakarta, Senin (2/9).

Veri juga menyampaikan bahwa pengawasan ini dilakukan berdasarkan dari aduan-aduan dari masyarakat. Dia menyampaikan, keluhan lain yang dilaporkan ialah mengenai masalah waktu yang tertera pada karcis berbeda dengan jumlah uang yang harus dibayar. Misalnya, ketika waktu yang tercantum belum mencapai dua jam, tetapi biaya yang harus dibayar sudah dua jam.

Ditjen PKTN akan memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha jasa perparkiran terkait dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku. Selain itu, Ditjen PKTN juga mengimbau kepada penyedia jasa perpakiran untuk menaati peraturan baru ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam aspek klausul baku.

Kepada penyedia jasa perparkiran yang terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberi sanksi dan melakukan pengamanan terhadap dispenser tiket/karcis, spanduk, dan lain-lain.

"Kalau ada yang melanggar terhadap pencantuman klausul baku, mereka (pengelola parkir) akan diberi sanksi sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Sanksinya bisa dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar," ucap Veri Anggrijono.

Baca Selanjutnya: David Tobing vs Secure Parking...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini