Kondisi Sri Mulyani Sehat dan Keluarkan 5 Kebijakan Baru

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kondisinya dalam keadaan baik pasca Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terjangkit virus corona. Dia mengaku banyak pihak yang menanyakan kondisi dirinya di tengah merebaknya covid-19.

"Saya, Alhamdulilah tetap sehat dan terus melakukan tugas sebagai Menkeu secara penuh," kata Sri Mulyani dikutip dari akun instagram @smindrawati, Jakarta, Minggu (15/3).

Dalam postingannya, Sri Mulyani mengaku tetap bekerja di akhir pekan. Terlihat dari empat video singkat yang diunggah Sri Mulyani.

Video itu memperlihatkan Sri Mulyani sedang melakukan rapat koordinasi melalui konferensi video dengan sejumlah orang. Mereka adalah jajaran pejabat Kementerian Keuangan.

Cara ini ditempuh Sri Mulyani dalam rangka mengurangi potensi penularan virus Covid19. Namun tetap bisa merumuskan kebijakan, langkah-langkah APBN dan keuangan negara dalam menangani penyebaran virus Corona.

"Tapi tetap efektif dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan tugas Kemenkeu," kata Sri Mulyani.

Lima Kebijakan Baru Kementerian Keuangan Hadapi Penyebaran Virus Corona

Dari rapat tersebut menghasilkan lima kebijakan. Pertama, Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran bagi Kementrian Lembaga agar mereka mampu melakukan realokasi dan reprograming anggaran KL untuk penanganan masalah Covid19.

"Semua menteri harus memfokuskan belanja untuk mencegah dan menangani dampak penyebaran virus Covid-19," kata dia.

Kedua, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah bagi penanganan pencegahan dan mengurangi dampak penyebaran virus Covid19.

Ketiga, menerbitkan pedoman Business Continuation Process (BCP) Kemenkeu. BCP merupakan pedoman kerja dan jam kerja termasuk bekerja dari rumah (work from home) bagi jajaran Kemenkeu dalam menghadapi situasi merebaknya virus Covid19.

Keempat, menyetujui usulan Dirjen Pajak, untuk menetapkan status kahar dan memperpanjang waktu penyerahan SPT Wajib Pajak Pribadi dari akhir Maret menjadi April 2020. Selain itu meminta wajib pajak melakukan penyerahan secara online.

"Atau melalui kantor pos dan tidak melakukan pelayanan tatap langsung untuk menghindari potensi penularan," sambung Sri Mulyani.

Lima, melakukan antisipasi dampak Covid19 pada masyarakat, ekonomi dan APBN, dan mengelola dampak negatif secara prudent dan efektif.

Postingan itu diakhiri ucapan terima kasih Sri Mulyani kepada semua pihak yang terus menjalankan tugas menjaga Indonesia. Termasuk menjaga Keuangan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran dan keamanan serta kesehatan rakyat Indonesia.