Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait dengan ganti rugi beberapa kawasan yang terdampak tumpahan minyak di perairan Karawang beberapa waktu lalu. Saat ini pihaknya telah menerjunkan tim khusus untuk menghitung kerugian untuk para petambak sekitar area tumpahan minyak Pertamina.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan pihaknya juga telah bekerja sama dengan lurah dan pemkab sekitar untuk melakukan pendataan.

"Kita turunkan tim dari KKP dan penyuluh KKP turun ke semua stake holder dan saya juga akan push Pertamina bisa realisasikan tanggung jawab," kata dia saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/8).

Pihak KKP sendiri terus melakukan pendampingan kepada Pertamina untuk bertanggungjawab atas kerugian beberapa daerah yang terdampak. Oleh karenanya, cakupan wilayah yang dilakukan oleh pihaknya tidak di Karawang saja, melainkan hingga ke Pulau Seribu.

"Jadi KKP turunkan tim biar tidak salah hitung, kemarin kan press conference Bu Menteri (Susi Pudjiastuti) untuk dikejar sampai kapan pun dan Pertamina pastikan at in the cost," kata dia.

Akibat kejadian tumpahan minyak tersebut, kata dia, beberapa menjadi korban diantaranya adalah para nelayan, petambak garam, dan usaha terkait penjualan ikan di sekitar pesisir tersebut.

Sebelumnya, PT Pertamina Hulu Energi (Persero) berjanji akan menyalurkan kompensasi atas insiden tumpahan minyak yang terjadi di perairan Karawang. Kompensasi akan disalurkan mulai pekan depan dan tim pendataan sudah terjun di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Ketua Tim 1 Penanganan Dampak Eksternal Pertamina, Rifky Effendi, menyebut tim pendataan baru disebar pada Rabu, 14 Agustus 2019, kemarin. Pada Jumat besok, ditargetkan sekitar 60-70 persen data bisa terkumpul, dan selesai pekan ini.

"Kita harapkan pendataan (korban tumpahan minyak Pertamina) selesai minggu ini. Minggu depan menyalurkan kompensasi kepada masyarakat terdampak, kami tidak ingin livelihood masyarakat terganggu," ujar Rifky.