Merdeka.com - Kementerian Sosial memberikan bantuan Program Sembako sebesar Rp1,28 triliun untuk 2,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Propinsi Jawa Barat. Ini merupakan upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia termasuk propinsi Jawa Barat.

"Pemerintah telah bertekad agar jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang. Bantuan ini merupakan salah satu stimulus untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara melalui keterangan resminya, Kamis (12/3).

Dia menjelaskan, menurunnya persentase penduduk miskin ke angka 9,22 persen di September 2019 menunjukkan upaya penanganan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah yang salah satunya adalah Program Sembako dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama mengatakan Bantuan sosial yang diserahkan dari Kementerian Sosial untuk kabupaten Cianjur tahun 2020 sebesar Rp206 miliar, yang terdiri dari Bantuan Program Keluarga Harapan Reguler sebesar Rp101 miliar untuk 129.842 KPM dan Bantuan Program Sembako sebesar Rp105 miliar untuk 209.612 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di periode Januari, Februari dan Maret 2020.

Di samping itu, kabupaten Cianjur juga mendapatkan bantuan bantuan sosial reguler sebesar Rp3,15 miliar tahun 2020. Terdiri dari bantuan Kube untuk 80 Kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 800 KPM senilai Rp1,6 miliar, bantuan renovasi rumah untuk 100 Unit RS-Rutilahu senilai Rp1,5 miliar, dan bantuan perbaikan sarana lingkungan 1 Lokasi senilai Rp50 juta.

"Penyaluran Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur dilaksanakan melalui kerjasama antara Kementerian Sosial Ditjen Penanganan Fakir Miskin dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta para Tim Koordinasi (TIKOR) di Kabupaten Cianjur," kata Asep.

Antisipasi Virus Corona

Terhitung mulai bulan Maret 2020 ini, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menambahkan nilai bantuan sosial (bansos) pangan sebesar Rp50.000 per KPM. Juliarta meminta kepada KPM Program Sembako, agar segera membelanjakan uang tersebut, agar dapat menggerakkan perekonomian.

"Mulai bulan Maret ini, kami sudah menambahkan indeks Program Sembako sebesar Rp50.000 per KPM. Dengan demikian, dari semula indeks Program Sembako Rp150.000 per KPM per bulan menjadi Rp200.000 per KPM per bulan. Saya mohon kepada KPM untuk segera membelanjakan tambahan dana ini, agar menggerakkan perekonomian," jelas Juliarta.

Menurutnya, kenaikan nilai bansos per Maret 2020 ini sebagai bagian dari instrumen fiskal untuk ikut mengatasi dampak penyebaran virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah menyiapkan instrumen fiskal senilai Rp10 triliun, di mana Kementerian Sosial dapat Rp4,56 triliun.

Tambahan sembako Rp50.000 ditambahkan ke rekening 15,2 juta KPM Program Sembako selama enam bulan ke depan, atau sampai bulan Agustus 2020. Kebijakan ini ditempuh karena diperkirakan dampak dari penyakit yang disebabkan virus corona itu cukup serius, yakni dikhawatirkan menimbulkan perlambatan perekonomian Indonesia.

Tentu saja, hal ini perlu diantisipasi, agar tingkat konsumsi masyarakat, termasuk KPM penerima bansos, terjaga. "Ini crash programme , yakni merupakan respon pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah agar tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi," tandasnya.