Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkonsultasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pembahasan holding keuangan, salah satunya holding perbankan.

"Menteri keuangan biasanya nanya ke OJK, BI, Kalian sudah siap tidak dengan model pengawasan setelah ini menjadi model holding. Kalau kemudian dari regulator masih ragu, pasti dipertimbangkan kembali," ujarnya di Kantor DJKN, Jakarta, Selasa (31/7).

Kepedulian Sri mulyani kepada pembentukan holding keuangan sejalan dengan posisinya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sehingga, harus memastikan BI, OJK bahkan LPS sebagai lembaga penjamin dana masyarakat di perbankan dapat menerima kehadiran holding keuangan.

"Ada fungsi lain dari Menteri Keuangan yang juga penting kaitannya dengan holding sektor keuangan. Beliau kan koordinator KSSK. Jadi beliau sangat concern, misalnya holding perbankan, holding perasuransian," jelasnya.

Isa melanjutkan, jika dalam perjalanan pembahasan holding ternyata ditemukan keragu-raguan regulator, Kementerian Keuangan akan meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menunda pembentukan hingga ditemukan solusi bagi semua pihak.

"Menteri keuangan menyampaikan kepada partner nya Menteri BUMN, 'oh ntar dulu nih, di sisi yg lain masih ada kekhawatiran, masih ada yang perlu diini lagi'. Nah itu yang menyebabkan isu misalnya holding perbankan, holding perasuransian, bukan sekadar isu koorporasi fiskal. Tapi bahkan lebih lebar lagi pada stabilitas sistem keuangan, jadi bisa dibilang di tempat Kementerian Keuangan menjadi saringan itu menjadi lebih multi dimensi," tandasnya.