Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, melakukan perjanjian kerja sama tentang Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Rumah Kreatif BUMN dan dengan Business Development Services DJP.

Penandatangan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perpajakan, Jakarta, Rabu (31/10).

Direktur Jenderal Perpajakan, Robert Pakpahan mengungkapkan melalui kerja sama ini pihaknya akan memberikan pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, dan materi lainnya serta layanan perpajakan kepada UMKM yang tergabung dalam program Rumah Kreatif BUMN.

Robert menyebut, pemberian dukungan kepada UMKM dalam program ini merupakan perluasan dari program Business Development Services yang telah dirintis sejak tahun 2015 lalu. Di mana DJP memberikan bantuan bimbingan bukan saja di bidang perpajakan tapi juga seputar pemasaran, pengajuan kredit, dan pengembangan produk kepada UMKM di area kerja beberapa Kantor Pelayanan Pajak.

"Diharapkan melalui kerja sama ini para pelaku UMKM binaan BRI, Telkom, BNI, BTN, dan Mandiri akan Iebih berkembang termasuk dalam mematuhi ketentuan di bidang perpajakan sehingga meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak sehingga sebanding dengan peranan penting UMKM dalam ekonomi Indonesia," kata Robert dalam sambutannya, di Kantornya, Jakarta, Rabu (31/10).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa UMKM menjadi elemen penting bagi ekonomi Indonesia. Sebab kontribusinya cukup besar dari total usaha UMKM mampu mengambil peran sekitar 98 persen dengan kontribusi mencapai 60 persen pada PDB Indonesia.

"Jumlahnya sangat besar, oleh karena itu kalau kita semau sinergi untuk perkuat UMKM, maka kita bisa lihat dampaknya ke penciptaan kesempatan dan kualitas tenaga kerja, PDB, dan investasi," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini menyatakan, dukungan Kementerian Keuangan terhadap UMKM juga muncul dari berbagai segmen. Dari sisi APBN misalnya, sudah diberikan langsung oleh Kementerian Koperasi. "Di mana kredit ultra mikro bagi mereka yang pinjam di bawah Rp 50 juta, tidak sebesar KUR. Itu support pemerintah yang diterima oleh UMKM dan koperasi," imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani dukungan yang diberikan juga melalui potongan pajak. Di mana tarif PPh Final pada UMKM telah diturunkan menjadi 0,5 persen. "Kami berikan keadilan, tapi di saat yang sama tetap tegaskan formal, meski biasanya UMKM maunya informal. Oleh karena itu, keinginan untuk buat UMKM jadi formal itu penting dan perlu dibuat dengan berbagai intervensi secara keroyokan," sebutnya.

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno juga menyebut bahwa UMKM memiliki peranan besar terhadap perekonomian di Indonesia. Menurutnya dengan kontribusi yang besar itu diyakini akan mampu membuka ruang terhadap lapangan pekerjaan baru.

Oleh karenanya melalui kerja sama ini juga diharapkan akan meningkatkan kualitas UMKM untuk kemudian naik level. "Kami harap UMKM naik kelas, dari yang mikro jadi menengah, yang menengah jadi besar, sehingga berkontribusi pada ekonomi," pungkasnya.