Jokowi Larang Ada Perombakan Direksi BUMN Hingga Pelantikan Presiden

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang para menterinya untuk merombak jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Oktober 2019. Dia menyebut arahan tersebut diberikan Jokowi dalam Sidang Kabinet pada Senin kemarin.

"Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8).

Menurut dia, para menteri tidak hanya dilarang merombak jabatan Direksi BUMN, namun juga jabatan direktur, jenderal dan setingkatnya. Imbauan ini berlaku hingga periode pemerintahan Jokowi-JK selesai.

Moeldoko menuturkan larangan tersebut dikeluarkan lantaran Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti. "Ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," jelas mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi didesak untuk memberhentikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan jajaran direksi PLN usai kasus matinya jaringan listrik sampai berjam-jam yang melanda wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah secara bersamaan pada Minggu (4/8).

Reporter: Lisza Egeham

Sumber: Liputan6.com