Jokowi bakal tegur pejabat BPN jika persulit bikin sertifikat tanah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tak mempersulit pengurusan sertifikat tanah. Presiden meminta proses pengurusan sertifikat dibuat lebih sederhana, muda, murah, cepat dan tak neko-neko.

"Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan, apalagi pakai pungli. Hati-hati. Saya kira di sini banyak pejabat BPN provinsi maupun kabupaten kota. Hati-hati mulai sekarang. Saya peringati ya, hati-hati mulai hari ini, akan saya pantau, kontrol, cek di setiap kantor dengan cara saya," ujar Jokowi seperti dilansir Antara, Senin (10/10).

Jokowi juga meminta para pejabat BPN ini malah mempermudah orang-orang kaya ketimbang rakyat kecil. Menurutnya, semua rakyat harus mendapatkan pelayanan dengan kualitas sama.

Presiden Jokowi mengatakan program proyek operasi nasional (Prona) sudah 35 tahun tetapi hingga saat ini belum selesai. Dia pun meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada 2017 minimal 5 juta sertifikat, 7 juta sertifikat di 2018 dan 9 juta sertifikat pada 2019.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui lambatnya penerbitan sertifikat tanah ini karena masih minim juru ukur yang saat ini hanya 800 orang seluruh Indonesia. Saat ini, lanjutnya, Indonesia membutuhkan juru ukur hingga 10.000 orang.

"Tahun depan tidak usah dari dalam. Tidak usah PNS, dari luar tapi diberi sertifikat kompetensi juru ukur," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Agraria Sofyan Fjalil mengatakan hingga saat ini sudah 43 juta sertifikat tanah di Indonesia. Sedangkan, terdapat 120 juta bidang tanah yang belum disertifikasi.

"Insya Allah sampai 2019 akan tambah 25 juta sertifikat baru. 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat," kata Sofyan.