Merdeka.com - Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Jasa Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno mengatakan BUMN di bidang industri pertahanan harus berubah. BUMN pun tengah mengkaji empat strategi agar industri ini dapat berubah.

"Kita tidak bisa meminta orang lain berubah, namun BUMN-nya yang berubah," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/3).

Strategi pertama adalah mengubah operasionalisasi agar bisa mengurangi penundaan jadwal pembelian dan penyerahan sistem pertahanan yang dipesan operator. Contohnya, BUMN perakitan pesawat, PT Dirgantara Indonesia (Persero) masih memprioritaskan pembeli luar negeri daripada operator dalam negeri.

Operator dalam negeri potensial adalah TNI Angkatan Udara (AU), kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan instansi pemerintah lainnya. Di banyak negara dengan industri pertahanan yang maju, layaknya Swedia dan Amerika Serikat (AS), militer mereka sangat dimanjakan dan diutamakan dalam industri pertahanan masing-masing.

Produk-produk militer dan pertahanan terbaik yang diproduksi pasti didedikasikan untuk keperluan militer dan pasar luar negeri cenderung diberikan ekspor yang secara kualitas di bawah standar mereka. Jika operator dalam negeri mereka puas dan sukses dengan produk-produk pertahanan mereka, maka itu menjadi wahana pemasaran internasional yang sangat manjur.

Kiat kedua adalah penyesuaian manajemen. Jika memang waktunya, maka manajemen BUMN di bidang pertahanan nasional dapat diremajakan saja.

"Lalu ketiga, perbaiki kinerja keuangan melalui restrukturisasi keuangan. selesaikan sisa-sisa yang dulu-dulu baru memulai lagi yang baru," katanya.

Strategi terakhir, pemegang saham adalah konsolidasi. Perusahaan-perusahaan yang bergiat di sektor ini tidak perlu investasi di bidang-bidang yang sama. Contohnya adalah pengadaan bersama, jika mereka beli lembar aluminium bisa bersama-sama.

"Juga pusat perancangan bersama jangan sendiri-sendiri, sehingga investasi bisa dipadukan," pungkasnya.