Infrastruktur, Kebutuhan Politik atau Kesejahteraan Rakyat?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla fokus membangun infrastruktur sejak menjabat 2014 lalu. Pembangunan ini menjadi salah satu program yang gencar dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi semakin merata.

Fokus Jokowi adalah mengembalikan peradaban maritim dengan memperkuat konektivitas laut. Namun, tidak berarti pembangunan lain dijadikan nomor dua, karena pembangunan era Jokowi juga berfokus pada konektivitas darat, laut, dan udara.

Jokowi tentu akan membeberkan keberhasilannya di periode pertama saat melakoni debat kedua Pilpres pada Minggu 17 Februari nanti. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Jokowi mencontohkan, dalam empat tahun pemerintahan dipimpinnya telah mampu membangun jalan tol kurang lebih sepanjang 782 kilometer. Sebelumnya, selama 40 tahun Indonesia hanya mampu membangun 780 kilometer.

Dilansir dari "Laporan 4 Tahun Jokowi-JK", jalur darat hingga tahun 2018, pemerintah berhasil membangun jalan sepanjang 3.432 kilometer dan jalan tol sepanjang 947 kilometer. Pembangunan jembatan juga dilakukan, yakni sepanjang 39 kilometer dan jembatan gantung 134 unit.

Jalur kereta api sepanjang 754,59 kilometer spoor dan peningkatan serta rehabilitasi jalur sepanjang 413,6 kilometer spoor.

Pembangunan rel kereta api di luar pulau Jawa pun makin digencarkan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah Kementerian Perhubungan mempercepat pembangunan jalur KA yang akan menghubungkan Kota Makassar hingga Parepare sepanjang sepanjang 145 kilometer.

Lebih lanjut, pembangunan Light Rail Transit (LTR) dilakukan di Jawa dan Sumatera Selatan. LTR Palembang dicanangkan melayani 13 stasiun per Oktober ini.

Di daerah Jakarta, LRT dan Mass Rapid Transit (MRT) dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2019 mendatang. Ketergantungan publik pada kendaraan pribadi pun diharapkan akan berkurang.

Jalur kereta api pun semakin populer di kalangan masyarakat. Tercatat, rata-rata pertumbuhan penumpang kereta api antara 2014-2017 mencapai 8,9 persen. Angka itu mengalahkan pertumbuhan penumpang pesawat yang hanya 6,5 persen.

Untuk jalur udara, pembangunan bandara telah dilakukan di berbagai pulau, mulai dari Papua sampai Kalimantan. Beberapa bandara yang sukses dibangun adalah Bandara Maratua di Kabupaten Berau, Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Morowali di Kabupaten Morowali, dan Bandara Werur yang berdekatan dengan kawasan wisata Raja Ampat.

Sama halnya dengan jalur darat, pembangunan di era Jokowi ikut berfokus pada revitalisasi. Sebanyak 408 bandara telah direvitalisasi dan dikembangkan. Bandara-bandara tersebut berada di daerah rawan berencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan.

Meski pertumbuhan penumpang angkutan udara lebih rendah dari kereta api, tetapi pembangunan jalur udara memberi hasil ekonomi signifikan bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau. Sebab, terjadi penurunan selisih harga kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen berkat transportasi udara.

Jalur laut, hingga 2018 telah dibangun 19 pelabuhan. Pembangunan tersebut juga digencarkan di timur Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Pelabuhan Laut Tapaleo di Maluku Utara dan Pelabuhan Untia di Makassar. Yang tak kalah fenomenal adalah pembangunan Makassar New Port yang kelak akan menjadi pelabuhan terbesar di timur Indonesia, serta bisa mengirim logistik dari wilayah timur langsung ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur.

Kapasitas pengangkutan barang lewat laut meningkat dari 16,7 juta TEUs/tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per/tahun pada 2017. Pembangunan pelabuhan bisa menjadi insentif pagi pebisnis dan eksportir, sebab biaya pengiriman logistik semakin murah.

Pembangunan telekomunikasi, Kominfo gencar membangun jaringan fiber optik di Indonesia. Proyek yang disebut Palapa Ring ini akan menghasilkan serat optik sepanjang 36 ribu kilometer.

Proyek ini terbagi atas tiga bagian, Palapa Ring Barat di Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas, Tanjung Bemban, dan Kuala Tungkal. Kemudian, Palapa Ring Tengah yang akan menghubungkan 17 kota/kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Lalu ada Palapa Ring Timur untuk daerah Papua dan Papua Barat.

Penyelesaian pembangunan PLP Barat sudah 74 persen, diikut PLP Tengah yang mencapai 35 persen, dan PLP Timur saat ini baru mencapai 18 persen. Namun, PLP Barat sudah dapat beroperasi sejak Maret lalu. Lebih lanjut, sebanyak 175 ribu menara BTS telah diperkuat, dan mobile coverage sudah mencakup sampai 75 ribu kelurahan.

Pembangunan yang berorientasi pada ketahanan pangan mencakup bendungan, embung, dan jalur irigasi. Salah satu bendungan yang dibangun adalah Bendungan Tanju di Nusa Tenggara Barat.

Ada pula Bendungan Jatigede yang telah beroperasi pada Januari 2017 lalu. Bendungan ini sejatinya merupakan visi Presiden Soekarno yang selesai di era Jokowi.

Pembangunan embung dilakukan oleh Kementerian PUPR (846 unit), Kementerian Pertanian (2.348), dan Kementerian PDTT (1.927). Totalnya sejauh ini adalah 5.121 embung.

Jaringan irigasi juga dikembangkan. Pembangunan jaringan baru seluas 860.015 hektar, dan yang direhabilitasi mencapai 2.319.693 hektar.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara tetap mengkritik pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol tidak menyentuh langsung masyarakat. Dia melihat proyek-proyek itu adalah investasi mengandung nilai-nilai untuk penanaman modal.

"Bila bicara tentang modal dan investasi apakah langsung menyentuh masyarakat? Nah itu saya kembalikan pertanyaannya. Infrastruktur yang menyentuh masyarakat itu irigasi, air bersih, pengelolaan sampah, itu yang menyentuh langsung ke masyarakat," tuturnya kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, yang diinginkan Prabowo adalah infrastruktur untuk rakyat, bukan semata mata untuk pemilik modal. Lalu apa terobosan infrastruktur dari Prabowo-Sandiaga jika mendapat kepercayaan memimpin?

"Jadi prioritas-prioritas seperti itu yang akan dilakukan, termasuk air bersih. Apabila kita terjadi semacam krisis air bersih, siapa yang akan mengalami langsung? Kan masyarakat. Kita krisis air bersih loh, nah ini yang menjadi utama. Kemudian sampah, sampah di Jakarta dan kota-kota lain menjadi persoalan utama kan, ini yang harus kita temukan formulasi ataupun solusinya," jelas Suhendra.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Johnny G Plate mengatakan, Jokowi sudah bergeser dari pembangunan ekonomi ke pembangunan sumber daya manusia. Berbagai pembangunan infrastruktur menjadi bukti nyata kesuksesan Jokowi di periode pertama pemerintahannya.

"Sudah lebih maju dibandingkan Pak Prabowo yang masih utak utik menilai kinerja kabinet Jokowi-JK sambil tidak mikirin Indonesia mau di bawa kemana," tegasnya.

"Pak Jokowi sudah memikirkan Indonesia mau dibawa kemana nanti, itu ditingkat menyediakan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh negara. Prabowo masih ngomongin impor, jalan, infrastruktur, Jokowi sudah sumber daya manusia, sudah jauh di depan," tambahnya.

Juru bicara TKN, Mukhammad Misbakhun mengatakan visi membangun infrastruktur merupakan pilihan kebijakan mengakselerasi pertumbuhan sebagai upaya untuk menuju Indonesia sebagai negara maju.

"Pilihan Pak Jokowi adalah di dalam pembangunan infrastruktur, membawa Indonesia keluar dari middle income trap ke negara berpenghasilan tinggi. Semua strategi, teori itu dilakukan oleh semua negara sekarang untuk menjadi negara maju," katanya.

Pemerintah setelah membangun infrastruktur, lanjutnya, meneruskan dengan membangun cluster-cluster industri yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayahnya masing-masing.

"Pelabuhannya sudah dibangun di sini, tolnya di sini, kawasan industrinya wilayah mana, itu akan menjadi sebuah integrasi sistem pembangunan secara kewilayahan," tandasnya.