Merdeka.com - Dibukanya kebijakan keran impor beras sebanyak 500.000 ton pada Januari 2018 menjadi perhatian alumnus UI. Sebab, keran impor ini diberikan ketika musim panen menjelang di Tanah Air.

Pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Berly Martawardaya mengatakan, selagi pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 250 juta penduduk sepanjang tahun, maka impor beras bukanlah hal tabu. Pemerintah katanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan pangannya.

Jika kebutuhan beras dalam negeri tidak dibantu impor di saat musim paceklik, dipastikan harga beras akan semakin mencekik dan menyengsarakan rakyat.

"Yang penting impor tidak dilakukan menjelang musim panen dan untuk memperkuat stok beras sehingga tidak terjadi gejolak harga. Dan bukan untuk membanjiri pasar yang membuat harga beras produksi petani turun tajam," katanya di Jakarta, Jumat (19/1).

Menurutnya, yang tak kalah pentingnya, pemerintah juga harus menjamin dan melindungi kesejahteraan petani dan keberlangsungan industri pertanian di seluruh Indonesia sehingga ke depan tidak perlu lagi melakukan impor beras.

"Beras adalah komoditas strategis dan salah satu komoditas yang paling tinggi peranannya terhadap inflasi nasional. Klaim bahwa kita sudah surplus beras atau swasembada beras sangat sulit dipercaya dengan tingginya harga beras di berbagai pelosok Indonesia. Kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Oktober tahun lalu," sambungnya.

Sementara, pengurus Himpunan Alumni IPB, Fathoni Ali menyesalkan sikap pemerintah yang terlambat melakukan impor. Seharusnya pada saat harga beras mulai naik akibat stok beras menipis pada September dan Oktober, segera mengeluarkan keputusan untuk melakukan impor. Sebab pada bulan tersebut, masa panen masih cukup lama. Sementara pada Januari ini sudah mendekati masa panen.

"Karena itu, harusnya pemerintah sudah melakukan impor beras sejak Oktober. Impor bermasalah kalau dilakukan pada Januari karena akan masuk musim panen," papar Fathoni Ali.