Dukung Ketahanan Pangan, BSI Salurkan Pembiayaan Sindikasi Rp900 M untuk Proyek Pabrik Pusri
BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang memberikan pembiayaan dalam sindikasi PT Pusri.
BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang memberikan pembiayaan dalam sindikasi PT Pusri.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyalurkan pembiayaan sindikasi senilai Rp900 miliar kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk membiayai pembangunan Pabrik Pusri-IIIB. Melalui pembiayaan tersebut BSI berharap dapat memacu perekonomian, khususnya mendukung revitalisasi industri pupuk guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
BSI menjadi satu-satunya bank syariah di Tanah Air yang memberikan pembiayaan dalam sindikasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Total pembiayaan sindikasi sendiri senilai Rp9 triliun yang akan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan Pabrik Pusri-IIIB, yang terdiri dari pabrik ammonia, pabrik urea, dan sarana dan prasarana penunjang pengoperasian pabrik.
Penyaluran pembiayaan sindikasi ini dilakukan dalam acara Pusri-IIIB Project Syndication Loan Agreement and EPC Contract Signing Ceremony. Direktur Wholesale Transaction Banking BSI Zaidan Novari mengatakan sindikasi ini merupakan bentuk nyata partisipasi BSI dalam menjamin ketersediaan pupuk di dalam negeri dan komitmen BSI untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan kebermanfaatan yang luas bagi stakeholders.
"Partisipasi kami dalam sindikasi pembiayaan untuk pabrik baru PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ini menjadi wujud nyata komitmen BSI untuk terus mendukung program pemerintah dalam mendorong pengembangan industri strategis, memperkuat ketahanan pangan, sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi," ujar Zaidan.
Menurut Zaidan, pembangunan pabrik baru oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dapat meningkatkan produksi pupuk non-subsidi, yang mana ini sesuai dengan arahan dari pemerintah.
"Dengan penyaluran pembiayaan sindikasi ini, BSI berharap dapat berperan aktif dalam peningkatan produksi pangan, holtikultura, dan perkebunan," kata Zaidan.
Hal ini karena industri pupuk berperan penting dalam mendorong peningkatan produksi sektor pertanian yang selanjutnya mendukung program ketahanan pangan nasional di masa datang.
Pabrik Pusri-IIIB ini merupakan proyek revitalisasi untuk menggantikan pabrik lama yang sudah kurang efisien dalam penggunaan energinya. Selain itu kapasitas produksi pabrik ini juga akan meningkat dan akan menunjang ketahanan pangan nasional.
Kapasitas produksi pabrik Pusri III-B direncanakan sebesar 1.350 ton amonia per hari atau 445.500 ton per tahun dan untuk pupuk urea mencapai 2.750 ton per hari atau 907.500 ton per tahun. Dengan kucuran pembiayaan sindikasi ini, BSI juga berharap kinerja pembiayaan segmen wholesale, khususnya penyaluran pembiayaan ke segmen korporat, dapat lebih terakselerasi.
Sepanjang semester I 2023, BSI mencatat penyaluran pembiayaan segmen wholesale tumbuh 12,28% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai mencapai Rp63,59 triliun. Dari angka tersebut, pembiayaan ke segmen korporat tumbuh sebesar 12,89% yoy dengan nilai sebesar Rp51,86 triliun. Secara total, pembiayaan BSI per Juni 2023 mencapai Rp 221,91 triliun tumbuh 16% yoy dengan komposisi pembiayaan terbesar yakni segmen konsumer mencapai Rp 113,46 triliun dan pembiayaan korporat mencapai Rp 51,86 triliun.
PT BSP Zapin tak melaksanakan pembangunan pabrik MFO di KITB Siak, sedangkan dana investasi Rp8.175.600.000 sudah habis.
Baca SelengkapnyaMenteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meminta lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri.
Baca SelengkapnyaNantinya pengaturan gaji PNS akan mirip seperti di sektor bisnis yang dilakukan perusahaan BUMN maupun swasta.
Baca SelengkapnyaProyek yang ada di Kota Solo diguyur deras dengan anggaran pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaKunjungan Anggota Komisi IV DPR RI kali ini untuk memastikan progress Pengembangan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Merauke termasuk pengunjungi gudang Bulog.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah akan mengupayakan untuk menjaga sektor padat karya ini dan kesejahteraan para tenaga kerja di dalamnya.
Baca SelengkapnyaBachtiar menjelaskan kasus ini muncul awalnya terkait kerja sama bisnis antara Lili dan Mitha yang sesama Bhayangkari.
Baca SelengkapnyaKPK juga menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPT IMS pada tahun 2016 dan 2017 lalu melaksanakan pengerjaan atau produksi proyek dari PT INKA tersebut.
Baca Selengkapnya