UU ASN: Gaji PNS Bakal Setara dengan Pegawai BUMN

Kabarnya, pemerintah sedang menghitung besaran kenaikan gaji para PNS atau ASN.

Desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah belum merinci besaran kenaikan gaji PNS pada tahun depan. Pemrintah hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.

Aturan Sedang Disusun, Keberlangsungan Karier PNS Ditentukan Kapasitas dan Kinerja

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.

Dalam aturan tersebut terdapat 22 bab yang terdiri dari 305 pasal yang mengatur kinerja PNS hingga ASN

Aturan baru tersebut disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja, Tan See Leng di Parlemen.

Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.

Desain single salary merujuk pada sistem gaji di mana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

Dengan sistem gaji tunggal, PNS hanya akan menerima satu penghasilan.

Dalam sistem gaji PNS nantinya, akan menerapkan sistem grading. Grading adalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja.

Suharso mengatakan ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung.

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Guru Besar UII Prof. Mahfud MD menyoroti Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, yang dinilai bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Mengapa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini memicu kontroversi?

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi terkendala aturan Undang-Undang ASN, menyebabkan penundaan pembayaran honor guru PAUD swasta selama lima bulan yang sangat dinantikan.

Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) menyoroti kesenjangan kesejahteraan guru madrasah swasta akibat kebijakan diskriminatif, mendesak DPR RI amandemen UU ASN demi keadilan.

Kewenangan mutasi pejabat tinggi di daerah sebelumnya memang berada di tangan presiden, namun hal itu berubah setelah amandemen UUD 1945.

Saat ini, gaji PNS untuk tahun 2026 tidak mengalami perubahan dan tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

Kenaikan gaji pensiunan PNS pada 2025 masih dalam isu, belum ada regulasi resmi yang mengesahkan perubahan tersebut.

Rini menekankan pentingnya diskusi dengan Menkeu Purbaya mengenai rencana kenaikan gaji PNS yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Selain itu, PNS juga akan mulai menikmati berbagai fasilitas tambahan serta jaminan pensiun di masa depan.

Kendati begitu, ia masih buka kemungkinan gaji PNS di tahun depan bakal naik, lagi-lagi tergantung kemampuan anggaran yang ada.

Sistem ini diusulkan untuk menggantikan skema penggajian lama yang memisahkan antara gaji pokok dan berbagai tunjangan.