DPR Kesal Pemerintah Tak Bisa Cari Solusi Kenaikan BPJS Kesehatan

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat ini salah satunya membahas mengenai pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.

Sebelum rapat dibuka, Menteri Terawan banyak mendapat interupsi. Salah satunya dari Anggota Komisi IX DPR dari Partai Golkar, Yahya Zaini. Yahya menganggap pemerintah tak mampu mencarikan solusi kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III yang beberapa waktu lalu disepakati tidak naik.

"Sikap pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III sejak 1 Januari. Sejak awal memastikan mau mencari solusi tapi solusi tak bisa dijalankan. Jangan berbaik-baik di komisi IX tapi solusi belum bisa dijalankan. Solusi yang disampaikan beberapa waktu lalu juga belum dikoordinasikan antar kementerian dalam hal ini Kemenkeu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Yahya mengusulkan apabila Menteri Terawan tak mampu mencari solusi kenaikan iuran BPJS maka sebaiknya dibentuk rapat gabungan. "Kalau begini cara kerja kita maka tidak ada jalan keluar. Menurut saya kalau tidak selesaikan di kementerian kita angkat ke atas rapat gabungan. Karena Pak Menteri tidak mampu memberikan solusi," paparnya.

Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan

Selain Yahya, Menteri Terawan juga mendapat protes dari Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Abidin Fikri. Dia mengatakan, jika sudah tak ada solusi dari kementerian maka tak ada jalan lain Presiden Jokowi harus turun tangan menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan.

"Saya menganut paham, politik tak ada jalan buntu selalu ada jalan keluar. Masih ada jalan. Jalannya apa? sebenarnya masih ada jalan ke Presiden langsung. Tentu bagaimana caranya sampai ke Presiden satu melalui ratas atau rapat kabinet yang dalam hal ini Pak Menteri harus dan akan menyampaikan itu," katanya.

Selain meminta melibatkan Presiden Jokowi secara langsung, Abidin juga meminta BPJS Kesehatan tidak mendramatisir kenaikan iuran. Dia meminta semua pihak mengamati kinerja BPJS Kesehatan agar menemukan akar permasalahan kenaikan iuran.

"Masalah keuangan di BPJS harus ada penyelesaian juga. Jadi dramatisasinya rakyat selalu mempertanyakan iuran sekian padahal Direksinya gajinya sekian. Sebenarnya kerja yang mandiri adalah otomatis seperti PBI, TNI, Polri, PNS pusat itu sudah otomatis peserta kesehatan. Saya kira kinerja dari BPJS kesehatan pun menjadi catatan," tandasnya.