Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman akan meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengaudit kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) PT Telkom. Ini untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan publik terhadap penyalurannya yang tidak proporsional.

"Saya kira ini memang harus diaudit oleh BPK. Harusnya proporsional sesuai yang diperuntukkan untuk masyarakat secara adil", kata Azam dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (24/4).

Dalam diskusi ini turut hadir ekonom Indef Bhima Yudhistira, Ismed Hasan Putro (Pemerhati BUMN), serta Marwan Batubara (Indonesian Resources Studies).

Menurut Azam, jika ketidakadilan tersebut dibiarkan akan berdampak buruk, karena PT Telkom terkesan pilih kasih dalam memberikan bantuan kepada rumah ibadah. "Indonesia kan mayoritas muslim, jadi soal pembagian dana CSR harusnya proporsional dengan hal tersebut," tandas politikus Partai demokrat tersebut.

Dari sisi kinerja korporasi, Azam Azman menyoroti turunnya pertumbuhan laba PT Telkom. Pada tahun 2017, PT Telkom mencatat laba bersih sebesar Rp 22,1 triliun, atau tumbuh 14,43 persen dibanding laba 2016 yang senilai Rp 19,35 triliun. Namun pertumbuhan laba 2017 tersebut lebih rendah dibanding pertumbuhan laba pada 2016 yang sebesar 24,94 persen (year-on-year/yoy).

"Ini sangat penting bahwa keberadaan Telkom ini harus lebih cepat pertumbuhan kinerjanya agar tidak akan tertinggal jauh. Saya lihat, perlu didukung oleh manajemen yang lebih baik, perlu didukung manajemen puncak yang lebih agresif", tegas Azam.

Senada dengan Azman, Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies (IRESS) menyebutkan harus ada permintaan secara resmi kepada BPK, bisa melalui DPR. Cara lainnya adalah Presiden memerintahkan Menteri BUMN sebagai pemegang saham tertinggi di perusahaan pelat merah tersebut untuk mencopot Dirut PT Telkom, termasuk memperbaiki kinerjanya.

Menyoal penyaluran dana CSR yang tidak proporsional, Marwan menyesalkan kebijakan direksi Telkom tersebut. Menurut Marwan, selain tidak sensitif, direksi PT Telkom terlihat tidak sejalan dengan agenda Presiden Joko Widodo yang gencar menguatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.