Daya Beli Masyarakat dan Infrastruktur Jadi Tantangan PLN Wujudkan Elektrifikasi RI

Merdeka.com - Penuntasan program elektrifikasi di seluruh pelosok Indonesia sangat krusial untuk mengangkat harkat seluruh penduduk bangsa. Oleh karena itu, PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga ke pedesaan.

Perjalanan Republik ini dalam melistriki negerinya memang sangat panjang. Hingga tujuh dekade Indonesia merdeka, masih terdapat jutaan rakyat yang belum menikmati listrik.

Kendati program elektrifikasi yang dicanangkan pemerintah sudah mencapai angka 98,3 persen, berdasarkan data yang dirilis Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, masih ada 1,8 juta Rumah Tangga (RT) yang belum teraliri listrik di seluruh Indonesia.

Yang mengejutkan, data itu memperlihatkan jumlah wilayah terbanyak yang belum mendapat aliran listrik justru ada Provinsi Jawa Timur. Ada 238.687 rumah tangga yang disebut di sana. Angka itu jauh lebih banyak dibandingkan Papua (7.670 rumah tangga) dan Papua Barat (3.135 rumah tangga).

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menilai, data itu masuk akal karena kenyataan yang ditemukan di lapangan memperlihatkan, masuknya jaringan listrik ke suatu desa tidak otomatis menjadikan seluruh warganya langsung bisa menikmati listrik. Selalu ada anomali, terutama terkait masalah daya beli konsumen listrik yang tidak merata, dan masih banyak rumah tangga yang sudah berdiri sendiri namun listriknya masih levering (nyantol) dari rumah tangga induk.

"Angka-angka tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa PLN masih punya pekerjaan rumah (PR) besar dalam upaya mewujudkan target menuju rasio elektrifikasi sebesar 99,9 persen yang ditetapkan Pemerintah akhir tahun ini," kata Made melalui keterangan resminya.

Meski terkesan kecil, jelas Made, namun tantangan untuk melistriki sisa 1,7 persen desa yang belum dialiri listrik saat ini tak bisa dibilang mudah bagi PLN. Dirjen Ketenagalistrikan sendiri juga mengakui, dari sekitar 1,8 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik saat ini, kemungkinan baru 1,62 juta rumah tangga yang akan dialiri listrik dari sistem pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Untuk mencapai target elektifikasi tersebut, setidaknya PLN harus mampu menjawab dua tantangan besar yang menghadang. Pertama, masalah daya beli masyarakat, dan yang kedua persoalan infrastruktur. Apalagi sejak tahun 2016, seperti diungkapkan Pandia Satria Jati dari Humas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, program listrik pedesaan sudah sepenuhnya ditangani oleh PT PLN (Persero) hingga tidak lagi menggunakan APBN yang dikelola oleh Kementerian ESDM.

PLN, lanjut Made, sangat menyadari bahwa penuntasan masuknya listrik ke berbagai wilayah sangat krusial untuk mengangkat harkat penduduk daerah tersebut. Karena selain dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, juga sangat diperlukan untuk perkembangan berbagai usaha yang menopang kehidupan. Perkembangan kebudayaan penduduk desa juga diyakini akan meningkat lantaran berkat listrik banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan lebih lama bahkan hingga malam hari.

"Oleh karena itu, apapun kendalanya PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga di pedesaan," tegasnya.

Akses yang terbatas adalah kendala terbesar dalam upaya PLN untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil dan daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. Kendala biasanya muncul dalam proses pengiriman peralatan listrik karena banyak akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pengangkut material.

Namun Pemerintah tentu saja juga tidak lepas tangan begitu saja. Selain upaya penambahan jaringan melalui Program Listrik Perdesaan yang dilakukan PLN dan membagikan sumber Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), tambah Pandu, pada 1 Februari lalu Menteri ESDM telah menyurati Gubernur se-Indonesia, untuk mengalokasikan anggaran pasang baru listrik 450 VA bagi Rumah Tangga Miskin. Untuk keperluan ini, Pemda bisa mengalokasikan anggaran dari APBD atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah.

Selain itu, Kementrian ESDM juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbaiki akses jalan, sehingga bisa mempermudah PLN dalam proses penyaluran listrik di daerah tersebut. Bagaimanapun juga, program elektrifikasi 100 persen untuk memajukan masyarakat akan sulit terwujud tanpa dukungan pemda-pemda setempat.