Merdeka.com - Divestasi 51 persen ditengarai menjadi alasan keberatan PT Freeport Indonesia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan jumlah divestasi tersebut, pemerintah menjadi pemegang kendali tambang emas di Papua.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan pemerintah hanya fokus menguasai kepemilikan divestasi 51 persen saham Freeport. Said mengkhawatirkan ada tujuan lain di balik keinginan penguasaan saham tersebut.

"Kita meminta pemerintah jangan menarik persoalan Freeport ke nasionalisme semu. Jangan-jangan nanti kasusnya seperti Newmont, seolah ada nasionalisme, pemerintah ingin menguasai. Tapi faktanya diberikan ke swasta jadi PT Amman. Begitu kita periksa, PT Amman pemodal kapitalnya itu China," ujar Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (7/3).

Said mengatakan daripada sibuk mengejar soal divestasi, seharusnya pemerintah fokus pada pembangunan smelter oleh Freeport. Sebab, dengan pembangunan smelter, keuntungan yang akan diperoleh negara akan lebih besar dari pada sekedar divestasi 51 persen.

‎"Jadi debatnya bukan divestasi, tapi bagaimana memperluas industri smelter. Supaya semua konsentrat bisa diolah sendiri didalam negeri. Bikin lagi satu pabrik, bisa rekrut sampai 2000 tenaga kerja," ungkapnya.

Said menambahkan Indonesia memiliki PT Smelting Gresik untuk diperluas smelternya, tanpa harus mencari lahan baru. Perluasan PT Smelting diperlukan karena cuma mampu mengolah 40 persen konsentrat yang dikirim PT Freeport.

"Jadi kita sudah punya PT Smelting, pemerintah bisa jaga ini supaya makin besar dan diperluas. Kan, bangun smelter itu tidak boleh sembarangan jadi bangun saja yang sudah ada," ungkapnya.

"Seperti yang sudah disampaikan kalau Freeport hanya kirim 40 persen kepada PT Smelting untuk dimurnikan. Sementara yang lain dikirim keluar negeri. Nah, ini kan peluang bagus, paksa aja suruh kirim lebih banyak lagi," ujarnya.