Merdeka.com - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mempertanyakan kebijakan manajemen PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktornya yang sudah merumahkan ratusan karyawan.

"Kami pertanyakan hal ini mengapa sampai Freeport dan perusahaan-perusahaan kontraktor serta privatisasi merumahkan karyawan. Bahkan sudah ada karyawan yang di-PHK," kata Bupati Omaleng seperti ditulis Antara Timika, Sabtu (18/2).

Bupati Omaleng meminta manajemen PT Freeport dan manajemen perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktor untuk terus berkomitmen mempekerjakan kembali karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan dan di-PHK jika operasional perusahaan itu kembali normal pasca terbitnya izin ekspor konsentrat.

"Kalau pemerintah sudah menerbitkan izin ekspor konsentrat Freeport, karyawan yang sudah dirumahkan dan di-PHK-kan itu harus dipekerjakan kembali. Mereka-mereka ini kan tidak salah," katanya.

Pada Jumat siang, ribuan karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasi beserta keluarga mereka, menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mimika di Timika. Mereka menuntut agar pemerintah segera menerbitkan izin kepada PT Freeport agar melakukan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak ke luar negeri.

Sebab dari total konsentrat yang dihasilkan PT Freeport selama ini, sekitar 60 persen diekspor ke luar negeri. Sisanya sekitar 40 persen dipasok ke PT Smelting di Gresik, Jawa Timur.

Bupati Omaleng mengaku telah menerima laporan dari Dinas Tenaga Kerja setempat bahwa kebijakan merumahkan dan PHK karyawan PT Freeport maupun karyawan perusahaan kontraktor serta privatisasinya terus berlangsung sejak perusahaan itu tidak lagi mengekspor konsentrat pada 12 Januari 2017.

"Laporan dari Dinas Tenaga Kerja, karyawan yang sudah di-PHK sekitar 300-an orang. Khusus karyawan permanen Freeport diberi kebijakan untuk dirumahkan. Karyawan yang pulang cuti diminta tidak boleh kembali ke Timika untuk bekerja sampai perusahaan normal kembali. Setiap hari ada sekitar 30-500 karyawan yang dipulangkan. Kalau ditotal, jumlahnya sudah lebih dari 1.000 orang yang dirumahkan dan di-PHK," kata Bupati Omaleng.

Dia mengaku dapat memahami situasi dan kondisi yang kini dirasakan karyawan Freeport dan berbagai perusahaan kontraktor serta privatisasinya.

Sekitar 32.200 karyawan Freeport dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya kini terancam kehilangan pekerjaan lantaran produksi tambang Freeport kini berhenti sementara waktu.

Penghentian produksi tambang Freeport baik tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah (underground) hingga pabrik pengolahan di Mil 74 Tembagapura itu berlangsung sejak 10 Februari 2017.

"Apa yang dirasakan oleh karyawan Freeport, hal yang sama juga kami rasakan di Pemda Mimika. Sebab dana royalti dan pajak-pajak yang disumbangkan oleh PT Freeport dan karyawannya itulah yang menghidupi ekonomi Kabupaten Mimika. APBD Mimika sangat bergantung pada keberlangsungan operasional PT Freeport," tegas Omaleng.

Jika kondisi itu berlangsung terus maka akan mempengaruhi penerimaan daerah Kabupaten Mimika.

"Kalau Freeport tidak beroperasi maka secara otomatis penerimaan daerah Mimika tahun ini akan turun drastis. Dari Rp 3 triliun lebih target penerimaan daerah Mimika tahun 2017, mungkin sekitar Rp 2 triliunnya akan hilang. Anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membayar gaji pegawai, sementara pembangunan fisik mungkin tidak akan ada lagi," ujar Omaleng.

Agar kondisi buruk itu tidak terjadi, Pemkab Mimika akan berjuang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan situasi dan kondisi karyawan PT Freeport maupun masyarakat sekitar area pertambangan yang akan menerima dampak tidak langsungnya.

"Kondisi ini telah berlangsung selama lebih dari satu bulan terakhir. Dengan dasar adanya aspirasi karyawan yang disampaikan ke Pemda Mimika hari ini, maka itu menjadi dasar bagi kami untuk berjuang ke pusat sampai bertemu Presiden Joko Widodo," jelasnya.