Bos Lippo Grup: Bodoh, jika orang kaya tak ikut Tax Amnesty
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada 100 orang terkaya yang masih belum mengikuti program pengampunan pajak tau Tax Amnesty. Tidak hanya itu, beberapa orang terkaya tersebut juga ada yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menanggapi hal tersebut, CEO Lippo Group, James Riady menilai jika orang-orang tersebut seharusnya bisa mengikuti program Tax Amnesty. Bahkan, James menganggap orang-orang tersebut bodoh karena tak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah.
"Dikasih kesempatan Tax Amnesty kok enggak ikut. Bodoh itu. Sebagai tanggung jawab harusnya ikut. Masuk ke sistem," ujarnya saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (16/12) malam.
Untuk itu, dirinya mengimbau kepada rekan-rekan bisnis agar mau mengikuti program Tax Amnesty. Menurutnya, saat ini sistem perekonomian Indonesia sudah cukup baik, sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir.
"Kenapa enggak ikut? Semua harus ikut (Tax Amnesty) dong. Karena apa selama ini sistem di Indonesia tidak sempurna, ekonomi aktif. Nah sekarang sudah baik, jadi harus ikut," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaKonglomerat Indonesia Ini Pernah Rasakan Hilang Kekayaan Rp2 Miliar per Detik
Melansir Forbes, orang terkaya Indonesia ini masuk sebagai orang terkaya peringkat enam, se-Asia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Beri Sinyal Bakal Larang Perusahaan BUMN Jalankan Bisnis Hotel
Prabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Mulai Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Begini Respons Timnas AMIN
Sebelumnya, pembahasan soal program makan gratis dalam rapat kabinet dibenarkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi
Polda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.
Baca SelengkapnyaBukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnya