BI Kepri Jadikan Pulau Belakangpadang Ikon Ekonomi Digital Perbatasan, Edukasi QRIS Gencar Dilakukan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau (Kepri) secara resmi menunjuk Pulau Belakangpadang sebagai ikon ekonomi digital di kawasan perbatasan. Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan budaya lokal dengan kemajuan teknologi digital, menciptakan ekosistem pembayaran yang modern. Pulau strategis ini dianggap sebagai garda terdepan Indonesia dan pintu interaksi ekonomi lintas negara.

Deputi BI Kepri, Ardhienus, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bukti komitmen BI dalam mendorong inklusi keuangan digital. Melalui program edukasi pembayaran QRIS bertajuk "Berlayar", masyarakat diajak merasakan langsung manfaat transaksi non-tunai. Kegiatan ini dirancang untuk menghadirkan pendekatan yang edukatif dan juga sangat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pulau Belakangpadang, yang terletak di luar daratan utama dan berhadapan langsung dengan Singapura, bukan hanya sekadar daerah perbatasan. Wilayah ini berfungsi sebagai jembatan penting untuk interaksi ekonomi antarnegara, sehingga digitalisasi menjadi sangat krusial. BI Kepri ingin membuktikan bahwa digitalisasi juga relevan untuk pulau-pulau terdepan negeri ini.

Program edukasi pembayaran QRIS "Berlayar" menjadi ujung tombak upaya BI Kepri dalam memperkenalkan transaksi digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Pulau Belakangpadang dapat lebih familiar dengan kemudahan pembayaran menggunakan QRIS. Inisiatif ini penting untuk mempercepat adaptasi teknologi di wilayah yang memiliki peran strategis.

Ardhienus menegaskan, "Pulau Belakangpadang menjadi ikon ekonomi digital perbatasan, di mana budaya lokal berpadu dengan teknologi digital." Ia menambahkan, "Melalui kegiatan edukasi pembayaran QRIS bertajuk Berlayar ini, BI Kepri ingin menghadirkan pendekatan edukatif dan inklusif agar masyarakat merasakan langsung manfaat pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari."

Kehadiran QRIS di Pulau Belakangpadang diharapkan mampu menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman dan transparan. Warga dapat melakukan pembelian tanpa perlu membawa uang tunai, mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih melek digital.

Digitalisasi pembayaran di Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam penggunaan QRIS. Sepanjang tahun 2024, tercatat 33,9 juta transaksi QRIS di Kepri, menunjukkan pertumbuhan signifikan. Angka ini melonjak 117,34 persen secara tahunan, menandakan adopsi yang masif di kalangan masyarakat.

Data terbaru hingga akhir September 2025 menunjukkan volume transaksi QRIS telah mencapai 64,9 juta, dengan pertumbuhan fantastis sebesar 181,80 persen. Nilai transaksi juga tidak kalah impresif, mencapai Rp7,7 triliun, tumbuh 140,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Hingga akhir September 2025, volume transaksi meningkat menjadi 64,9 juta transaksi dengan pertumbuhan 181,80 persen. Nilai transaksi mencapai Rp7,7 triliun, tumbuh 140,31 persen secara tahunan," jelas Ardhienus.

Ardhienus meyakini bahwa keberlanjutan kemajuan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Dukungan dan adopsi yang terus-menerus dari warga akan menjadi kunci utama dalam menjaga momentum digitalisasi. "Kami ingin membuktikan bahwa digitalisasi bukan hanya untuk kota besar, tetapi juga untuk pulau-pulau yang menjadi jendela terdepan negeri ini," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memberikan apresiasi penuh terhadap langkah BI Kepri dalam memperluas layanan digital. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri, Zulhendri, menyatakan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan digitalisasi dapat dinikmati hingga ke wilayah terpencil.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Tim Digitalisasi Daerah untuk memastikan pemerataan akses teknologi. "Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya Tim Digitalisasi Daerah, di mana digitalisasi tidak hanya dinikmati di perkotaan, namun oleh masyarakat di tingkat bawah. Sekarang belanja tidak memerlukan pembayaran tunai, namun bisa secara digital," ungkap Zulhendri.

Percepatan digitalisasi ini merupakan bagian integral dari strategi Pemprov Kepri untuk mendorong pembayaran menggunakan QRIS. Upaya ini tidak hanya terfokus di Batam, tetapi juga diperluas ke daerah-daerah terpencil seperti Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pembayaran digital yang merata.

Sumber: AntaraNews