BGN Dorong Akses KUR untuk Pekerja Keramba Waduk Cirata, Wujudkan Petani Ikan Naik Kelas

Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Inisiatif ini ditujukan bagi para pekerja keramba jaring apung di Waduk Cirata, Jawa Barat, agar mereka naik kelas menjadi pelaku usaha mandiri.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, berharap program ini akan memungkinkan para petani ikan menjadi pemasok utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara signifikan.

Dorongan ini muncul setelah terungkap bahwa banyak pemilik keramba jaring apung di Waduk Cirata terpaksa menjual aset mereka. Kondisi ini disebabkan oleh kerugian massal, tingginya harga pakan, serta keterbatasan modal yang mereka alami.

Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hafidin, menjelaskan bahwa kepemilikan keramba jaring apung awalnya didominasi oleh masyarakat setempat. Namun, serangkaian tantangan ekonomi dan alam mengubah kondisi ini secara drastis.

Kerugian akibat kematian ikan secara massal, lonjakan harga pakan, serta minimnya modal memaksa para pemilik keramba menjual aset mereka kepada pemodal besar. Akibatnya, mereka yang semula pengusaha kini beralih status menjadi pekerja atau "kuli" di keramba milik orang lain.

Budi daya ikan dengan sistem keramba jaring apung di perairan seperti Waduk Cirata membutuhkan modal awal yang tidak sedikit, berkisar antara Rp20 juta hingga Rp30 juta per siklus. Sebagian besar modal tersebut dialokasikan untuk pembelian pakan ikan yang harganya sangat fluktuatif.

Seorang pekerja keramba bernama Asep mengungkapkan adanya ketimpangan signifikan antara harga jual ikan dan harga pakan. Kondisi ini seringkali menyebabkan pembudidaya merugi, terutama dengan masa panen yang berlangsung setiap tiga hingga enam bulan.

Nanik Sudaryati Deyang dari BGN menekankan pentingnya peran bank pemerintah dalam menyediakan KUR dengan bunga yang terjangkau. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mendata pekerja keramba yang belum memiliki aset agar mereka dapat kembali menjadi pemilik dan pengusaha.

Melalui akses KUR yang optimal, diharapkan para pekerja keramba dapat memperoleh modal yang dibutuhkan untuk memulai kembali usaha mereka. Ini akan membantu mereka keluar dari jerat ketergantungan dan membangun kemandirian ekonomi.

Visi BGN adalah agar para petani ikan ini tidak hanya mandiri, tetapi juga mampu menjadi pemasok ikan yang stabil bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Dengan dukungan modal dan bimbingan, potensi peningkatan kesejahteraan bagi pekerja keramba sangat besar. Mereka dapat mengelola usaha budi daya ikan secara lebih profesional dan mendapatkan keuntungan yang lebih adil.

Selain masalah ekonomi, budi daya keramba jaring apung juga menghadapi kendala dari faktor alam. Fenomena upwelling atau pembalikan massa air saat pergantian musim dapat mengangkat sisa pakan dan endapan di dasar waduk yang mengandung sulfur oksida (SO2).

Kondisi ini sangat berbahaya karena berpotensi meracuni ikan di dalam keramba, menyebabkan kematian massal dan kerugian besar bagi pembudidaya. Asep menuturkan bahwa "kalau ada balikan air seperti itu, ikan-ikan mati semua, dan kami rugi."

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat pada pertengahan 2025 mencatat 86.437 unit keramba jaring apung di Waduk Cirata. Jumlah ini jauh melampaui daya dukung lingkungan waduk yang idealnya hanya 21.792 unit, berkontribusi pada pencemaran perairan.

Di sisi lain, Asep juga berbagi pengalaman positif mengenai program makan bergizi gratis (MBG) yang diterima kedua anaknya di sekolah dasar. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga memotivasi anak-anak untuk lebih rajin bersekolah.

Sumber: AntaraNews