Aturan Kemnaker Terbit, Gubernur Diminta Pastikan Pengusaha Bayarkan THR Pekerja

Minggu, 10 Mei 2020 11:20 Reporter : Dwi Aditya Putra
Aturan Kemnaker Terbit, Gubernur Diminta Pastikan Pengusaha Bayarkan THR Pekerja Menaker Ida Fauziyah. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam SE tersebut, para gubernur diinstruksikan agar memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"THR adalah pendapatan non upah yang harus diberi pengusaha kepada pekerja. ini sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Dan ini kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangannya, Minggu (10/5).

Dalam SE THR tersebut disebutkan juga, jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan. Segera dialogkan secara bipartit," kata Menteri Ida.

Dengan membuka ruang dialog, maka pengusaha dan pekerja mencari jalan bersama antara bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan secara bertahap ataupun ditunda. "Kalau ditunda sampai kapan , caranya bagaimana, itu dibicarakan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja," kata Ida.

Kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati. Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR

"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut harus dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat," kata Ida mengutip SE THR.

Baca Selanjutnya: Tak Hilangkan Kewajiban Perusahaan Bayar...

Halaman

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. THR
  3. Kemenaker
  4. Menaker
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini