Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pembukaan Posko Terpadu Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) pada hari ini, Jumat (18/12). Melalui posko tersebut, akan memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait untuk melindungi pengguna transportasi umum dari paparan virus Covid-19.

"Pada hari ini kita akan memulai pembukaan Posko Terpadu Nataru yang sifatnya nasional. Posko ini akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan Nataru oleh berbagai pihak terkait untuk melindungi pengguna transportasi umum dari Covid-19," ujar dia dalam acara Pembukaan Posko Terpadu Nataru, Jumat (18/12).

Menhub Budi mengatakan, pendirian Posko Nataru merupakan tindak lanjut atas instruksi dari Presiden Jokowi. Di mana, orang nomor satu di Indonesia tersebut menginginkan upaya mengedepankan protokol kesehatan dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan terhadap pengguna angkutan umum selama masa Nataru berlangsung.

"Sebagai upaya menerjemahkan perintah presiden Jokowi yang di satu sisi protokol kesehatan harus diutamakan, tetapi di sisi pelayanan angkutan juga harus berjalan dengan baik," terangnya.

Perintahkan Tak Ada Ego Sektoral

Dia menyebut, dalam Posko Terpadu Nataru ini akan diisi oleh berbagai kementerian/lembaga terkait yang ditugaskan untuk berpartisipasi aktif mewujudkan perjalanan yang aman dan sehat bagi pengguna angkutan umum.

"Diantaranya Kementerian Perhubungan selaku regulator, Dinas Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, TNI, BMKG, Basarnas, KNKT. Lalu, Jasa Marga, PT KAI, Damri, ASDP, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II dan operator angkutan umum lainnya," terangnya.

Oleh karena itu, Menhub Budi meminta masing-masing kementerian/lembaga terkait untuk menyingkirkan ego sektoral dalam pembagian tugas di Posko Nataru. Sehingga upaya untuk mewujudkan perjalanan yang bebas dari paparan virus mematikan asal China itu bisa tercapai.

"Apa yang di inginkan presiden ini sudah seharusnya dilakukan secara bersama-sama, sehingga seyogyanya tidak ego sektoral. Bagaimana Kepolisian, Basarnas, BMKG, dan operator lainnya bisa bersatu padu untuk melaksanakan kegiatan. Pembuatan posko terpadu ialah sekali lagi untuk mengkoordinasikan dengan baik," ucap dia mengakhiri.