Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anak Buah Sri Mulyani: Sistem Kerja dari Rumah Tidak akan Pengaruhi Kinerja Ekonomi

Anak Buah Sri Mulyani: Sistem Kerja dari Rumah Tidak akan Pengaruhi Kinerja Ekonomi

Anak Buah Sri Mulyani: Sistem Kerja dari Rumah Tidak akan Pengaruhi Kinerja Ekonomi

Indonesia sudah pernah menerapkan sistem WFH pada pandemi Covid-19 lalu dan perekonomian tetap berjalan dengan baik.

Anak Buah Sri Mulyani: Sistem Kerja dari Rumah Tidak akan Pengaruhi Kinerja Ekonomi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak akan mengganggu perekonomian. 


Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu menjelaskan, Indonesia sudah pernah menerapkan sistem WFH pada pandemi Covid-19 lalu dan perekonomian tetap berjalan dengan baik.

“WFH tidak berpengaruh ke kinerja ekonomi. Terbukti waktu 2021 dan 2022 ekonomi kita jalan sangat baik walaupun mayoritas dari kita bekerja dari rumah,” kata Febrio saat ditemui usai kegiatan Seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu (23/8).

Anak Buah Sri Mulyani: Sistem Kerja dari Rumah Tidak akan Pengaruhi Kinerja Ekonomi
Anak Buah Sri Mulyani: Sistem Kerja dari Rumah Tidak akan Pengaruhi Kinerja Ekonomi

Selain itu, konsumsi rumah tangga juga berjalan cukup tinggi saat periode tersebut. Hal itu, lanjut Febrio, mengindikasikan sistem bekerja dari rumah tidak memiliki potensi mengganggu perekonomian ke depan.

Kebijakan bekerja dari rumah digaungkan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk mengurangi polusi. Sistem bekerja dari rumah mulai berlaku bagi pegawai Jakarta sejak 21 Agustus 2023.

Anak Buah Sri Mulyani: Sistem Kerja dari Rumah Tidak akan Pengaruhi Kinerja Ekonomi
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai kebijakan bekerja dari rumah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan secara langsung. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai kebijakan bekerja dari rumah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan secara langsung. 

Sementara bagi pegawai yang tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah, tidak menerapkan sistem bekerja dari rumah.

Sementara bagi pegawai yang tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah, tidak menerapkan sistem bekerja dari rumah.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pemerintah akan fokus pada pengendalian emisi di tiga sektor, yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup. 


Hal itu diungkapkan oleh Luhut dalam rapat koordinasi "Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek" lintas kementerian/lembaga (K/L) bersama Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di Jakarta, Jumat, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). 

"Dari yang kami pelajari, untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada tiga sektor, yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup. Kami akan bergerak dari sektor hulu hingga hilir," kata Luhut.

Anak Buah Sri Mulyani: Sistem Kerja dari Rumah Tidak akan Pengaruhi Kinerja Ekonomi
Menurut Luhut, pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama.

Menurut Luhut, pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama.

Polusi Makin Parah, Perusahaan Ini Terapkan Sistem Bekerja dari Mana Saja untuk Semua Karyawan
Polusi Makin Parah, Perusahaan Ini Terapkan Sistem Bekerja dari Mana Saja untuk Semua Karyawan

Sistem kerja dari mana saja menjadi salah satu solusi menekan polusi di Jakarta yang semakin parah.

Baca Selengkapnya
Nama DKI Berubah Jadi DKJ Setelah Ibu Kota Pindah, Jakarta Jadi Pusat Ekonomi
Nama DKI Berubah Jadi DKJ Setelah Ibu Kota Pindah, Jakarta Jadi Pusat Ekonomi

Sri Mulyani sudah merapatkan hal ini di Istana Merdeka pada Selasa (12/9) .

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Pastikan Sistem Keuangan RI di Kuartal II-2023 Masih Aman
Sri Mulyani Pastikan Sistem Keuangan RI di Kuartal II-2023 Masih Aman

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pada kuartal II-2023 kondisi keuangan Indonesia tetap terjaga.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Pernah Ngutang ke Rakyat untuk Pembangunan Usai Merdeka
Pemerintah Pernah Ngutang ke Rakyat untuk Pembangunan Usai Merdeka

Dewan Pertimbangan pusat bagian ekonomi pada masa Jepang, mengusulkan agar pemerintah menarik dana dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
Anies Ungkap Plesetan dari KPR: 'Kapan Punya Rumah', Saking Susah Urusnya
Anies Ungkap Plesetan dari KPR: 'Kapan Punya Rumah', Saking Susah Urusnya

Anies menilai sistem KPR mempersulit masyarakat, termasuk anak muda untuk memiliki hunian sendiri

Baca Selengkapnya
Kembangkan Sistem Keuangan Haji, Ini Dilakukan BPKH
Kembangkan Sistem Keuangan Haji, Ini Dilakukan BPKH

bekerja sama guna membentuk sumber daya manusia unggul pada sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Baca Selengkapnya
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi

Jakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.

Baca Selengkapnya
Polusi Jakarta Mencekam, Menaker Siapkan Aturan Kerja dari Rumah untuk Karyawan Swasta
Polusi Jakarta Mencekam, Menaker Siapkan Aturan Kerja dari Rumah untuk Karyawan Swasta

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji opsi WFH bagi pekerja swasta. Namun belum diputuskan bagaimana kebijakan finalnya.

Baca Selengkapnya
RUU Kekhususan Jakarta, Ada Usulan Gubernur Bisa Tunjuk Wagub Tanpa Melalui Pilkada
RUU Kekhususan Jakarta, Ada Usulan Gubernur Bisa Tunjuk Wagub Tanpa Melalui Pilkada

Walaupun usulan itu disadarinya akan berbenturan dengan sistem pilkada yang sudah mengharuskan Gubernur dipilih bersama Wakil.

Baca Selengkapnya