Anak Buah Sri Mulyani: Sistem Kerja dari Rumah Tidak akan Pengaruhi Kinerja Ekonomi

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

Sektor pelayanan hukum dan penegakan hukum tetap berjalan dengan skema kerja dari kantor.

Kebijakan work from home bagi ASN mulai diterapkan setiap Jumat untuk mendorong efisiensi kerja dan energi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan surat edaran terkait kebijakan WFH ASN Jateng yang akan berlaku setiap hari Jumat, menindaklanjuti arahan pusat mulai 1 April 2026.

Pemprov DKI Jakarta akan terapkan WFH setiap Jumat mengikuti kebijakan pusat. Pramono pastikan layanan publik seperti kesehatan tetap berjalan normal.

Kebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH ASN, mulai berlaku 1 April 2026.

Kebijakan untuk bekerja dari rumah (WFH) demi penghematan energi akan diumumkan pada hari Selasa, 31 Maret 2026, yaitu besok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penetapan kebijakan WFH akan dilakukan pada bulan Maret ini, dengan tujuan utama efisiensi energi dan tidak mengganggu produktivitas nasional.

Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Senin, sebagai langkah efisiensi energi dan penyesuaian terhadap situasi global.

Bila usulan itu disetujui maka PNS dapat bekerja dari rumah pada Selasa 16 dan Rabu, 17 April 2024.

Apindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.

Pemerintah Kota Bogor berhasil mencatat efisiensi anggaran hingga hampir Rp900 juta per bulan berkat penerapan skema Efisiensi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menarik perhatian publik.

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap prima sekaligus mendukung upaya penghematan BBM.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, akan segera menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai Jumat, 17 April 2026, sebagai langkah mendukung efisiensi pemerintah pusat dan transformasi budaya kerja ASN.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, dimulai pekan ini, dengan tujuan efisiensi dan penghematan.

Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina juga berinisiatif untuk mendukung kebijakan bekerja dari rumah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat. Kebijakan WFH Penajam Paser Utara ini diharapkan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

Korban berdomisili di Pondok Melati, yang terletak di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali masuk kerja usai libur Lebaran 2026, dengan harapan kehadiran penuh di hari pertama tanpa sanksi tegas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kecemburuan ini muncul karena adanya perbedaan mobilitas dalam bekerja.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap integritas ASN.

Koarmada RI dari TNI AL mendistribusikan 1.500 paket kebutuhan pokok kepada prajurit dan PNS, menegaskan komitmen dalam mendukung kesejahteraan serta mempererat kebersamaan di bulan Ramadhan.