Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto angkat bicara soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero). Menurutnya, kewenangan Komut yang terbatas membuat Ahok tidak leluasa melakukan perbaikan secara fundamental.

"Sebagai Komut, Ahok tidak memiliki wewenang untuk eksekusi kebijakan strategis sehingga kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti saat Ahok menjadi Gubernur DKI," ungkap dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/11).

Adapun terkait permintaan menteri BUMN agar Ahok mengundurkan diri dari keanggotaannya dari parpol, Darmadi menambahkan, sepanjang tidak ada aturan yang tegas maka hal tersebut tidak perlu diperdebatkan.

"Bukan substansi juga soal itu dan tidak ada aturan UU yang secara tegas dan jelas mengatur soal itu. Yang paling penting kan bagaimana seseorang ketika dipercaya atau ditempatkan untuk mengemban amanah dia dapat menjalankannya dengan baik," kata dia.

"Banyak juga dari kalangan profesional tapi cara kerjanya kurang baik bahkan terlibat kasus korupsi. Menurut saya persoalannya bukan dia berasal dari parpol atau bukan tapi integritas dan komitmen yang kuat dalam memajukan suatu perusahaan dalam hal ini BUMN," tegas ungkap dia.

Sekali lagi, kata dia, jabatan Komut yang diberikan ke Ahok tidak cocok dengan karakter mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Kewenangannya terbatas kalau hanya jadi Komut. Padahal kita mengharapkan Ahok dikasih jabatan dengan kewenangan yang memadai. Biar dia bisa pukul mundur orang-orang yang coba-coba gerogoti BUMN," tutupnya.

Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi mengumumkan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero). Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama Pertamina. Akan didampingi Pak Wamen Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11).

Sementara itu, Emma Sri Martini akan menjadi Direktur Keuangan Pertamina. Emma sebelumnya adalah Dirut Telkomsel. Emma menggantikan Pahala N Mansury yang kini menjadi Dirut BTN. Sedangkan, mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah menjadi Komisaris Utama BTN.

"Karena memang kan yang sebelumnya pak Pahala kan ada tugas baru juga sebagai Dirut BTN dan Komut Pak Chandra Hamzah," jelas Erick.

Sumber: Liputan6

Reporter: Septian Deny