Alasan Pemerintah mengerem investasi dari luar negeri lantaran minat investor domestik terhadap IKN sangat banyak.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Agung Wicaksono membeberkan alasan Pemerintah mengerem investasi dari luar negeri ke kawasan IKN.
Agung mengungkapkan, alasan Pemerintah mengerem investasi dari luar negeri lantaran minat investor domestik terhadap IKN sangat banyak. Makanya pemerintah lebih memprioritaskan investor dalam negeri.
kata Agung dalam Konferensi Pers Update Pembiayaan & Investasi di IKN, secara daring, Senin (20/11).
Proses pertama, yakni penyerahan surat pernyataan minat (LOI).
Kedua, tinjauan dan penilaian sektor skala poritas LOI. Dalam tahapan kedua ini, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Otorita IKN diminta untuk memprioritaskan investor domestik.
"Jadi, di tahap ini memang dilakukan prioritisasi, penilaian evaluasi terhadap LOI," kata Agung.
sambung Agung.
Selanjutnya, tahapan ketiga yakni rapat pertemuan awal atau one on one meeting.
Keempat, penyerahan surat konfirmasi. Kelima, surat tanggapan dari Otorita IKN kepada investor.
merdeka.com
Menurutnya, dalam 8 tahapan tersebut, Otorita IKN menilai investor domestik sangat cepat dalam menindaklanjuti pernyataan minat terhadap IKN, dibandingkan investor asing.
pungkasnya.
Alasan Pemerintah mengerem investasi dari luar negeri lantaran minat investor domestik terhadap IKN sangat banyak.
Alasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menerima 305 surat pernyataan minat untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Jika kepercayaan para investor meningkat, secara otomatis akan meningkatkan nilai modal asing yang akan masuk.
Baca Selengkapnya
Pernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Realisasi investasi pada kuartal II-2023 mencapai Rp349,8 triliun, naik 15,7 persen (yoy).
Baca Selengkapnya
PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.
Baca Selengkapnya
Langkah ini untuk menarik investor baik dari negara anggota ASEAN maupun negara lainnya untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Selengkapnya
Pemprov Sulut berkomitmen untuk memberikan fasilitas pelayanan dan fasilitas fiskal kepada investor yang ingin berinvestasi di Sulawesi Utara.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi