Merdeka.com - Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gatot Trihargo mengatakan pemerintah menargetkan tahun depan semua gardu tol sudah menerapkan pembayaran non tunai. Saat ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah menyiapkan regulasi terkait pemberlakuan aturan tersebut.

"Rencananya, maksimal tahun 2018 semua jalan tol sudah melakukan sistem pembayaran non-tunai tersebut," kata Gatot saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/3).

Keputusan pemerintah melaksanakan sistem pembayaran non tunai di seluruh gardu tol di Indonesia bertujuan baik. Sebab, dengan melakukan hal tersebut, tata kelola keuangan akan semakin membaik.

"Pembayaran non tunai justru lebih bagus. Lebih mudah dan tidak perlu lagi ada uang pengembalian yang harus disediakan Jasa Marga yang biasanya bisa sampai Rp 12 milliar per hari itu," ungkap Gatot.

"Kalau penjaga gardu harus beri kembalian juga kan semakin lama, pengguna jalan tol juga mengantre lama. Kalau pakai kartu semua bisa cepat," tambahnya.

Selain itu, bank di bawah naungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga telah menyatakan kesiapannya menyediakan kartu pembayaran untuk digunakan di gerbang tol.

Gatot juga menepis beberapa anggapan yang menyebut dengan sistem pembayaran non tunai maka Jasa Marga sebagai penyedia layanan akan melakukan pemecatan atau PHK terhadap karyawannya. Dia mengatakan justru jumlah karyawan akan ditambah seiring dengan rencana pembangunan jalan tol yang baru.

"Tidaklah, tidak ada seperti itu. Mereka tetap bekerja seperti biasa. Karena kan yang berubah itu sistem pembayaran, kalau yang lain lain tetap. Bahkan, akan dilakukan perekrutan karyawan baru mengingat BUMN sedang banyak merencanakan pembangunan tol baru. Yang tadinya 1.000 menjadi 2.000," ungkapnya.