Inggris 'Agak Lain', Israel Bantai Puluhan Ribu Warga Palestina di Gaza Diam Saja tapi Malah Cap Kelompok Pendukung Palestina Teroris

Pemerintah Inggris menetapkan kelompok kampanye pro-Palestina, yakni 'Palestine Action' sebagai organisasi teroris. Keputusan tersebut diambil melalui proses pemungutan suara di House of Commons pada Rabu, 2 Juli 2025 lalu.

Banyak anggota parlemen memberikan suara menyusul aksi anggota Palestine Action yang menyemprotkan cat ke dua pesawat militer di sebuah pangkalan Angkatan Udara Kerajaan (RAF), sebagai bentuk protes terhadap hubungan perdagangan senjata Inggris dengan Israel.

Hal itu kemudian memicu perdebatan luas mengenai batasan antara hak untuk berunjuk rasa dan represi politik. Para demonstran mengecam langkah pemerintah yang menyamakan organisasi Pro-Palestina itu sebagai kelompok bersenjata seperti al-Qaeda dan ISIL (ISIS) di Inggris.

Melansir dari laman Al Jazeera, Kepala Eksekutif Amnesty Internasional Inggris Sacha Deshmukh mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurutnya,tindakan tersebut memberi otoritas kekuasaan besar untuk menangkap dan menahan orang, menekan kebebasan berbicara dan pelaporan, melakukan pengawasan, dan mengambil tindakan lainnya.

"Menggunakan mereka untuk melawan kelompok protes aksi langsung adalah penyalahgunaan yang sangat parah dari tujuan mereka diciptakan," katanya.

Alasan Pemerintah Inggris Beri Label Teroris

Menurut pemerintah Inggris yang dipimpin Partai Buruh, Palestine Action telah menyebabkan kerugian finansial melalui berbagai aksinya termasuk terhadap pabrik Thales pada 2022, situs Elbit pada 2023, dan insiden terbaru di pangkalan RAF.

Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper menyatakan, bahwa aksi-aksi kelompok ini telah melewati batas dari unjuk rasa menjadi kekerasan kriminal. Salah satu sumber menyebut para anggota parlemen seolah tidak punya pilihan atas keputusan pemerintah Inggris melarang organisasi Palestine Action.

Menurut laporan, disebutkan para anggota parlemen merasa "terkekang" oleh pemungutan suara dan seolah tidak punya pilihan. "Jika mereka memilih 'tidak', itu berarti bahwa dua organisasi lain yang ingin mereka larang tidak dapat dilarang," kata seorang sumber dari Al Jazeera.

Palestine Action menolak tegas keputusan ini dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam suara-suara yang menentang kerja sama militer Inggris dengan pendudukan Israel. Demonstran pun berkumpul untuk memprotes keputusan pemerintah Inggris di luar Downing Street pada hari Rabu (2/7).

Diketahui, anggota parlemen Inggris telah memberikan suara 385 berbanding 26 untuk mendukung undang-undang yang menetapkan Palestine Action sebagai organisasi teroris.

Melansir dari Tiktok @middleeasteye, banyak anggota aksi dengan tegas menyampaikan kemarahan mereka atas keputusan pemerintah Inggris yang seolah tidak peduli dengan organisasi yang sedang menyuarakan hak-hak kebebasan rakyat Palestina.

"Hari ini Pemerintah mengusulkan pelarangan untuk Palestine Action. Saya pikir itu adalah (langkah) yang salah. Ini bertentangan dengan kebiasaan kita soal kebebasan berpendapat. Mengubah aksi protes damai warga sipil sebagai aksi terorisme. Ini adalah langkah yang berbahaya jadi saya menentangnya," kata seorang pria dalam video.

Sebagai informasi, Palestine Action adalah kelompok yang selama ini memiliki misi menargetkan perusahaan-perusahaan Inggris yang memiliki keterkaitan dengan industri senjata Israel, khususnya perusahaan keamanan Elbit Systems.

Mereka menyebut Elbit sebagai target utama dalam upaya menghentikan keterlibatan Inggris dalam kejahatan perang Israel, terutama genosida yang berlangsung di Gaza, Palestina.

@middleeasteye

Demonstrators gathered outside Downing Street on Wednsday, to protest against the UK government’s decision to prescribe the direct action group, Palestine Action as a terrorist organisation. British MPs have voted 385 to 26 in favour of legislation to designate Palestine Action as a terrorist organisation. The designation makes it a criminal act to support the group and places it in the same category as violent groups such as the Islamic State and al-Qaeda. The order is expected to come into effect later this week. Once it does, supporting Palestine Action will become a criminal offence, with membership or expressing support for the direct action group punishable by up to 14 years in prison. Legal action is being taken to temporarily block the order, with a hearing scheduled for Friday at London's High Court. Civil liberties and human rights advocates have criticised the ban and said it is criminalising dissent against Israel’s war on Gaza.

♬ original sound - Middle East Eye