Gaji Anggota PPS Pemilu, Ketahui Tugas dan Wewenangnya

Merdeka.com - Gaji anggota PPS (Panitia Pemungutan Surat) Pemilu biasanya dihitung setiap bulan mulai bertugas. Rekrutmen untuk mendaftar sebagai anggota PPS Pemilu 2024 sudah dibuka sejak bulan Desember tahun 2022 lalu.

Panitia PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Lalu, apa saja sebenarnya tugas dan wewenang panitia PPS dan berapa gaji yang diterima? Simak ulasan selengkapnya dilansir dari berbagai sumber, (19/1/2023):

Berita terkait Pemilu 2024 bisa dibaca di Liputan6.com

Gaji Anggota PPS

Para anggota PPS untuk Pemilu 2024 mulai bertugas pada bulan Januari 2023 ini sampai 4 April 2024 mendatang. Mereka yang terpilih sebagai PPS pada Pemilu 2024 mendatang bakal menerima honorarium sebesar Rp1,5 juta/bulan untuk ketua PPS dan Rp1,3 juta/bulan untuk anggota PPS.

Jika ingin mendaftar sebagai PPS, Anda harus memenuhi sejumlah syarat. Beberapa di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun dan berdomisili di wilayah kerja PPS.

Selain itu, calon anggota PPS minimal berpendidikan SMA atau sederajat, tidak menjadi anggota parpol lima tahun terakhir. Kemudian tidak pernah dipenjara karena pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.

Tugas dan Wewenang Petugas PPS dalam Pemilu

Tugas dan wewenang petugas PPS sendiri sudah diatur dalam BAB III tentang Tata Kerja PPS.  Untuk tugas PPS termuat dalam Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2022, sementara wewenang PPS diatur dalam Pasal 18 Ayat (3). Berikut ini penjelasannya:Tugas PPS

Adapun tugas PPS sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan:

Wewenang PPS

Dalam melaksanakan wewenang PPS sebagaimana dimaksud di atas, PPS mempunyai kewajiban: