Anggaran Tak Terlihat di Kemen ESDM Terbongkar, Rp287 M Cuma Buat Kebijakan & Studi

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Yuliana Paris memberikan kritik tajam terhadap anggaran dana 'tak terlihat' di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di gedung parlemen, Andi mencecar kementerian ESDM karena menyiapkan anggaran sebesar Rp287 miliar hanya untuk membuat studi dan rekomendasi kebijakan.

Menurutnya, anggaran dana tersebut sama sekali tidak masuk akal dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Ia pun meminta pihak kementerian untuk mengkaji ulang rincian anggaran tersebut.

Berikut ulasan selengkapnya:

Kritik Tajam Kementerian ESDM

Youtube/tvOneNews ©2021 Merdeka.com

Beberapa waktu yang lalu, cuplikan video yang memperlihatkan Andi Yuliana tengah mencecar kementerian ESDM soal dana 'tak terlihat' beredar di media sosial.

Melansir video diunggah kanal Youtube tvOneNews, dalam rapat kerja, Andi mempertanyakan rincian anggaran dari kementerian ESDM yang dianggapnya janggal.

"Saya kadang-kadang nangis lihat anggaran kementerian ESDM. Rp287 miliar, hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi, itu enggak ada gunanya pak untuk rakyat," ujar Andi dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM Januari lalu.

Andi Sebut Kebijakan yag Dibuat Selalu Berulang-ulang

Lebih lanjut, Andi mengatakan setelah ia bandingkan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian ESDM, sebenarnya semuanya bersifat redundant atau hanya diulang-ulang.  "Karena saya pernah minta di ruang ini 'mana hasil studi yang tahun sebelumnya' saya kan di komisi tujuh, saya bandingkan, saya jejerkan itu file itu cuma redundant, berulang-ulang," tegas Andi.

Youtube/tvOneNews ©2021 Merdeka.com

Andi mengkritik beberapa rincian anggaran yang dianggapnya terlalu besar, di antaranya pembuatan permen menteri yang membutuhkan dana sebesar Rp4,8 miliar serta pembuatan draft segmen sub mineral dan batubara yang dituliskan membutuhkan dana Rp4,9 miliar. Angka itu dianggap tidak masuk akal jika hanya dipakai untuk membuat peraturan kebijakan atau draft. Terlebih lagi, Andi menyebut jika hal itu  merupakan tugas yang seharusnya sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM sejak lama.

"Kalau baru mau bikin sekarang selama ini kementerian ESDM kerjanya apa ya? Enggak ada kerjanya lah ini semuanya baru mau dibuat studi, baru mau dibuat kebijakan," kritik Andi.

Andi Pertanyakan Kejelasan AnggaranDalam video yang dibagikan, terdengar pula Andi mempertanyakan kejelasan anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) yang kerap diganti dengan alasan mati. Andi mengatakan, banyak masyarakat yang bekerja sebagai vendor PJUTS di dapilnya, hingga kini belum dibayar setelah pembangunan alih tekhnologi itu. "Orang-orang yang kerja di dapil saya itu banyak yang belum dibayar sampai saat ini. Yang kerja tuh masyarakat," ujarnya.

Kritik Keras Andi Yuliani

Youtube/tvOneNews ©2021 Merdeka.com

Dalam rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM itu, Andi meminta kementerian untuk kembali membedah anggaran agar lebih berguna untuk masyarakat. "Nangis saya pak lihat ini, di mana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di kementerian ESDM, saya tahu pekerjaan ini tidak bisa diperiksa oleh KPK, oleh BPK karena enggak kelihatan, tapi bapak-bapak apa enggak punya hati semuanya," kata Andi."Saya serahkan ini semua nanti ke pak menteri, saya sudah rekap pak 2021, Rp287 miliar hanya untuk bikin kebijakan. Nanti saya kasih lihat rekapitulasi saya, biar bapak bisa lihat di mana hati kalian semua," tambahnya.