Merdeka.com - Dewan TIK Nasional (Wantiknas) membentuk kelompok kerja dengan nama Meaningful Broadband Working Group (MBWG) di Jakarta pada Kamis (26/9) ini.

MWBG dibentuk dengan tujuan untuk memajukan daerah-daerah yang diklasifikasikan sebagai Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T) dari segi telekomunikasi dan teknologi.

MWBG diayomi oleh tiga pihak utama. MWBG diorganisasikan oleh Wantiknas, didukung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dan memiliki dasar pendekatan kerja usulan Digital Divide Institute.

"MWBG akan menjadi bentuk kerjasama antara sektor privat, publik, dan pemerintah untuk mengembangkan dan memberdayakan teknologi di daerah-daerah 3T. Kami akan melibatkan BUMN maupun swasta, kementerian, operator telekomunikasi, lembaga investasi, perusahaan teknologi lokal dan internasional, dan pihak-pihak mayor untuk bisa mengembangkan proyeknya di daerah-daerah tersebut," kata Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham A. Habibie.

MWBG mengusung pendekatan ekonomi digital inklusif dan adil yang didasari dari model Dynamic 4.0 untuk Industri 4.0. Model tersebut menjunjung pembangunan TIK untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Perkembangan ini didasari oleh dua poin utama. Pertama adalah Meaningful Access yang berarti memastikan satelit-satelit terintegrasikan dengan mobile, ISP, dan broadband,” kata Ketua Digital Divide Institute Craig Warren Smith.

Kedua adalah Meaningful Demand yang berarti menteri kesehatan, pariwisata, perdesaan, dan lainnya dapat bersatu dalam suatu ekosistem demand, layaknya supply and demand," tambahnya.

MWBG nantinya akan mengorganisir pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan proyek untuk daerah 3T. Pendanaan MWBG akan dipegang oleh BAKTI yang mengelola dana Universal Service Obligation (USO).

Pihak-pihak yang terlibat dalam MWBG dapat mengusulkan proyek pembangunannya sendiri yang kemudian dibahas bersama Wantiknas.

Soal dana, pihak-pihak tersebut akan tetap mendanai proyeknya sendiri, tidak semuanya akan dari MWBG.

Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif mengatakan bahwa penggunaan seluruhnya pada dana USO dalam MWBG tidaklah efektif karena masih terlalu kecil.

"Indonesia menjadi salah satu negara dengan pendanaan ICT yang rendah sehingga tidak mungkin hanya menggunakan APBN saja. Dana USO sendiri sudah sampai angka tiga triliun tetapi dipakai dalam proyek Palapa Ring hingga 15 tahun ke depan," tuturnya.

Hingga kini, daerah-daerah yang tergolong 3T di Indonesia meliputi 122 kabupaten dengan total mewakili kurang lebih 30 juta penduduk.

MWBG sendiri masih belum memiliki target pasti. Kelompok tersebut masih perlu menspesfikasikan bentuk-bentuk rancangan proyek yang akan dikerjakan sebelum kemudian disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Untuk target sih nanti kita lihat ya setelah 2019 ini. Kita lihat bagaimana kinerja kabinet serta menunggu bagaimana pemerintah memandang urgensinya kelompok ini," pungkas Anang.

Reporter Magang: Joshua Michael