Merdeka.com - Hasan Aula, Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), menolak berkomentar soal rekomendasi Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) kepada APSI untuk melakukan investasi sistem Equipment Identity Register (EIR) dalam proses validasi IMEI.

"Saya enggak kasih komentar ya. Itu hak ATSI untuk mengajukan ke pemerintah. Tapi kita sebagai company tentunya kita selalu sejalan dengan pemerintah punya regulasi," katanya kepada awak media.

Pihaknya juga berdalih sejauh ini telah melakukan investasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen untuk ponsel 4G. Investasi itu, kata Hasan, jumlahnya sangat besar.

"Semua brand handphone yang masuk ke Indonesia yang 4G harus melakukan investasi lokal karena harus memenuhi 30 persen local content dan itu juga ditanggung oleh semua brand yang masuk ke Indonesia," terangnya.

"Maksud saya kalau ATSI mengajukan itu ya silakan mereka bicara dengan pemerintah aja. Karena di industri handphone sendiri kita melakukan investasi yang besar di TKDN kan sekarang udah jalan di Indonesia," tambah dia.

Sebelumnya, ATSI keberatan terhadap permintaan pemerintah jika harus mengeluarkan investasi untuk pengadaan sistem tersebut. Investasi pengadaan sistem tersebut, idealnya harus ditanggung oleh pihak yang benar-benar mendapatkan keuntungan dari regulasi tersebut yakni pemerintah dan pihak vendor.

"Jika solusi ini (regulasi IMEI) bisa mengatasi ponsel BM, maka pemerintah menjadi yang paling diuntungkan. Pedagang yang menjual barang legal juga akan diuntungkan," jelas Wakil Ketua Umum ATSI, Merza Fachys.