Ini Kunci Sukses Transformasi Digital di Sektor Publik

Gaung transformasi digital saat ini begitu nyaring. Seluruh industri berlomba-lomba mempercepat upaya transformasi digital. Ditambah lagi dengan keyakinan dari hasil riset Google, Temasek, dan Bain & Company 2021.

Riset itu menyebutkan bahwa ekonomi digital di Republik ini akan terus merangkak naik. Pada 2021 kontribusi ekonomi digital negeri ini telah mencapai USD70 miliar. Angka ini melonjak hingga USD146 miliar pada 2025.

Meski begitu, untuk melakukan transformasi digital dengan cepat tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dilalui. Terlebih pada sektor layanan publik. Hal itu seperti disampaikan Yudhistira Nugraha, Kepala Jakarta Smart City.

"Transformasi digital di sektor publik tidak hanya semata-mata membuat aplikasi saja. Tetapi bagaimana sebuah layanan digital harus bisa memberikan pengalaman utuh bagi masyarakatnya," kata Yudhistira saat diskusi Collaboration Week yang digelar Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi (MIKTI) di Jakarta, Selasa (27/9).

Menurut dia, ketika pengalaman pengguna sudah dirasakan, tahap selanjutnya adalah bagaimana masyarakat mau kembali lagi menggunakan layanan digital. Oleh sebab itu, harus ada pemicu yang mampu membuat masyarakat kembali lagi menggunakan layanan tersebut.

"Ujungnya adalah ketergantungan masyarakat pada layanan itu. Konsepnya seperti layanan Gojek. Dulu hanya GoRide saja, sekarang banyak fitur yang bisa digunakan penggunanya, contohnya GoFood dan seterusnya. Jadi ini seperti membuat ekosistem layanan publik," ungkap dia.

Ia pun tak menampik jika masih ada egosektoral yang kerap terjadi. Egosektoral ini maksudnya adalah setiap dinas atau bahkan kecamatan memiliki aplikasi masing-masing. Hal itu jelas tak efisien bagi masyarakat.

"Bayangkan kalau masyarakat harus download satu per satu aplikasi. Setelah dari dinas perizinan selesai, download aplikasi untuk dinas selanjutnya. Egosektoral ini memang menjadi tantangan juga untuk kami," tutur dia.

Di sisi lain, pemerintah, kata dia, pada dasarnya memiliki segudang data yang diperlukan bagi masyarakatnya. Dengan modal itu, mampu memberikan layanan yang diinginkan oleh warga. Ia pun menyontohkan raksasa teknologi Facebook, Instagram, dan Google. Cara kerja yang dilakukan perusahaan besar itu menggunakan data.

"Pemerintah bisa kasih layanan lantaran punya data. Kita lihat Facebook, Google, dan lain-lain, itu semua berdasarkan data. Jadi, pemerintah itu punya akses mengenerate data," jelas Yudhistira.